Padang – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia berencana memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal dengan membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) di berbagai daerah, termasuk Sumatra Barat. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mempercepat proses sertifikasi halal di seluruh Indonesia.
Wakil Kepala BPJPH, Afriansyah Noor, menyampaikan bahwa pembentukan UPT Halal bertujuan untuk mempermudah akses sertifikasi bagi pelaku usaha. “Alhamdulillah kami dari BPJPH sudah mendapatkan izin dari Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan untuk membentuk UPT,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal di Auditorium Gubernuran, Kamis (26/6/2025).
Menurut Afriansyah, Sumatra Barat dipilih sebagai salah satu lokasi UPT karena dinilai memenuhi kriteria sebagai perwakilan wilayah Sumatra. Selain Sumatra Barat, BPJPH juga mempertimbangkan Jawa Barat atau Jawa Timur untuk mewakili Pulau Jawa, serta Sulawesi Selatan untuk wilayah timur Indonesia. “Kami sudah berkomunikasi dengan kepala daerahnya untuk dibantu disiapkan tempat dan fasilitas yang ada,” tambahnya.
Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mahyudin, menyambut baik rencana pendirian UPT Halal di Sumatra Barat. Ia menyatakan kesiapannya untuk mendukung program sertifikasi halal, termasuk program sehati (sertifikasi halal gratis). “Kita sudah melakukan pergerakan melalui penyuluh agama Islam, madrasah dan pondok pesantren, tempat wisata, perhotelan dan rumah makan,” ungkapnya.
Mahyudin juga telah menyerahkan rekomendasi kepada BPJPH terkait penyediaan sarana dan prasarana untuk operasional UPT Halal di Kanwil Kemenag Sumbar. “Kita sudah mempersiapkan satu gedung di Kanwil Kemenag berlantai dua, insyaallah bisa digunakan untuk operasional UPT dan pelayanan halal di Sumatra Barat,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Sumbar Arri Yuswandi, pimpinan OPD, 150 peserta berasal dari pimpinan perguruan tinggi, pimpinan BUMN/BUMD, pimpinan perbankan, perusahaan swasta, dan pelaku usaha penerima sertifikat halal turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Afriansyah menekankan pentingnya kerja sama antara BPJPH dan berbagai pihak terkait dalam mempercepat sertifikasi halal, terutama melalui program sehati. “Dalam rangka percepatan itu kami melakukan sosialisasi, komunikasi dan kolaborasi,” katanya.
BPJPH juga mengimbau pemerintah provinsi dan kabupaten untuk lebih aktif dalam menyosialisasikan program sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Afriansyah menambahkan, “Sehingga hari ini disepakati oleh semua pihak bagaimana menyukseskan program sehati (sertifikat halal gratis) dan pihak pihak swasta maupun BUMN membantu program ini untuk menambah kuota mandiri.” Saat ini, masih terdapat sekitar 14 ribu lebih kuota sertifikasi halal gratis yang tersedia untuk wilayah Sumatra Barat.
