Agam – Pemerintah Kabupaten Agam resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor, dan kini memasuki masa transisi pemulihan selama enam bulan ke depan.
Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana yang menelan banyak korban jiwa dan kerugian material.
Bupati Agam, Benni Warlis, menyampaikan keputusan ini dalam rapat evaluasi yang dihadiri oleh Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, dan unsur Forkopimda.
Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmat Lasmono, melaporkan data terbaru dampak bencana.
Total korban meninggal dunia mencapai 165 orang yang tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Malalak, Matur, Tanjung Raya, Palupuah, Palembayan, dan Ampek Nagari.
Sebanyak 37 orang masih dinyatakan hilang, dan 23 korban meninggal belum teridentifikasi.
Jumlah pengungsi mencapai 3.246 jiwa, yang saat ini tinggal di masjid, musala, dan rumah keluarga.
Tiga korban masih menjalani perawatan di RSUD setempat.
Kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai lebih dari Rp6,5 triliun.
Sebanyak 1.729 rumah rusak berat dan hanyut, serta 14 rumah lainnya terancam longsor.
Sektor pertanian juga mengalami kerugian signifikan, mencapai lebih dari Rp123 miliar.
Pemkab Agam berencana membangun hunian sementara (huntara) di lima kecamatan terdampak.
Lokasi huntara telah ditentukan di beberapa titik strategis.
BPBD Agam membutuhkan 63 ekskavator untuk normalisasi sungai dan pembersihan material banjir bandang.
Alat berat akan difokuskan di wilayah terdampak parah.
Total donasi yang diterima mencapai lebih dari Rp2,736 miliar.
Realisasi belanja mencapai lebih dari Rp800 juta untuk kebutuhan pokok masyarakat terdampak.
Dana donasi sebesar Rp1,877 miliar disepakati untuk dikelola bersama BAZNAS.
