Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,65% pada tahun 2025. Proyeksi ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Allex Saputra dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD pada Senin (30/6/2025), saat menyampaikan Nota Penjelasan Wali Kota atas Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Padang Panjang Anggaran 2025.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Imbral, Allex menjelaskan bahwa pembangunan kota saat ini difokuskan pada sektor perdagangan, reparasi kendaraan, kepariwisataan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan jasa pendidikan. Selain pertumbuhan ekonomi, target indikator makro lainnya untuk tahun 2025 meliputi IPM 80,78, Indeks Gini 0,266, Tingkat Kemiskinan 5,10%, Pengangguran Terbuka 4,48%, dan PDRB per kapita Rp84,24 juta. “Target-target makro ini diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan APBD A2025 dan perubahannya,” ujarnya.
Secara umum, Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD direncanakan sebesar Rp573.540.613.603, mengalami kenaikan sebesar Rp884.095.286 atau 0,15% dibandingkan dengan anggaran sebelum perubahan, yaitu Rp572.656.518.317. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat sebesar Rp5.114.153,00 atau 0,005% dari anggaran semula, menjadi Rp112.742.349.470 dari Rp112.737.235.317. Sementara itu, Pendapatan Transfer diperkirakan meningkat sebesar Rp878.981.133 atau 0,19%, menjadi Rp460.798.264.133 dari anggaran sebelumnya sebesar Rp459.919.283.000.
Di sisi lain, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp579.992.019.272,94, mengalami penurunan sebesar Rp17.664.499.044,06 atau 2,96% dibandingkan dengan alokasi anggaran sebelum perubahan, yaitu Rp597.656.518.317,00. Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp512.432.998.107,94, mengalami penurunan sebesar Rp38.691.022.443,06 atau 7,00% dari alokasi sebelumnya sebesar Rp551.124.020.551. “Belanja tak terduga dialokasikan Rp1 miliar. Terakhir, dalam perubahan APBD juga dialokasikan Belanja Transfer Rp600 juta yang sebelumnya tidak dianggarkan,” jelasnya.
Untuk Pembiayaan Netto, diproyeksikan sebesar Rp6.451.405.669,94, mengalami penurunan sebesar Rp18.548.594.330,06 atau 74,19% dari proyeksi sebelumnya. Pemerintah Kota, ditegaskan Allex, memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan kota yang berdaya saing, agamis, dan sejahtera, melalui pelaksanaan 33 program unggulan yang dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kita akan meneguhkan kembali Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan yang Humanis dan Berkualitas. Sistem pendidikan kita dorong lebih inklusif dan berbasis teknologi, disertai dukungan beasiswa, transportasi pelajar gratis, dan penyediaan seragam sekolah,” ungkapnya.
Pada sektor ekonomi, Pemko berupaya menggerakkan pertumbuhan melalui penataan Pasar Pusat dan Pasar Sayur Bukit Surungan, pembangunan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif, serta penguatan sektor pertanian dan pembukaan akses investasi yang lebih luas. Program seperti Tabungan Bersama dan Padang Panjang Creative Hub diharapkan dapat memberi ruang bagi tumbuhnya wirausaha lokal. Sementara itu, keberadaan Pasar Kuliner, Ekraf Centre, dan penyelenggaraan berbagai event seperti Pacu Kuda Tahunan dan Padang Panjang Semarak Festival, akan memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kepedulian terhadap generasi muda dan kelompok rentan juga menjadi perhatian utama, dengan program seperti Padang Panjang Youth Centre, Beasiswa Mahasiswa, Pembinaan Atlet Berprestasi, hingga pembangunan fasilitas inklusif seperti Graha Disabilitas dan Istana Lansia. “Kita memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan,” tegasnya.
“Melalui pelaksanaan 33 program unggulan ini, kita menegaskan bahwa Padang Panjang adalah kota masa depan modern dan inklusif, namun tetap mengakar kuat pada nilai-nilai adat, budaya, dan kehidupan masyarakat yang religius. Inilah wajah kota yang humanis, inovatif, dan membanggakan bagi kita semua,” pungkas Allex.
Allex juga menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang Panjang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Penyusun Ranperda RPJMD, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi positif dalam penyusunan kedua ranperda tersebut. “Dengan harapan kiranya Dewan yang terhormat berkenan membahasnya melalui tahap-tahap pembahasan bersama Pemerintah Daerah untuk kemudian dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” harapnya. Rapat tersebut dihadiri oleh Forkopimda, ketua KPU, ketua Bawaslu, kepala BPS, Sekretaris Daerah Kota Sonny Budaya Putra, staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, dan lurah.
