Dharmasraya – Para pemerhati elektoral dan masyarakat Dharmasraya menolak tegas Pilkada melawan kotak kosong. Sinyal penolakan ini direspons oleh Tim Pilkada Jaringan Pemred Sumbar (JPS) yang melakukan penelusuran ke daerah tersebut.
“Demokrasi itu adalah pilihan, jadi jika terjadi Pilkada kotak kosong di sini, itu adalah aib dari demokrasi sendiri,” tegas banyak pemerhati elektoral lokal, seperti dirangkum Tim Pilkada JPS, Rabu (28/8/2023).
Ketua JPS Sumbar, Adrian Toaik Tuswandi, menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengubah syarat partai politik dalam mengusung calon. “Putusan MK ini membuktikan bahwa lembaga penjaga konstitusi tidak menginginkan Pilkada kotak kosong,” ujarnya.
Sebelumnya, Pilkada Dharmasraya diprediksi akan menuju kotak kosong karena pasangan Annisa-Leli mendapat rekomendasi dari banyak partai politik. Namun, situasi berubah setelah putusan MK.
“Ada operasi senyap tokoh muda pro demokrasi yang sedang bekerja. Semoga berhasil meraih partai politik sesuai putusan MK RI,” kata Iwan, warga Pulau Punjung, Jumat pagi.
Nama Sutan David Melko dan Pandong Spendra disebut-sebut sebagai pasangan calon yang akan maju. “Kedua tokoh ini tengah bekerja untuk menggagalkan skenario kota kosong,” ungkap Adrian Toaik Tuswandi.
David Melko merupakan pengusaha muda dan kader Osman Sapta di Sumbar. Sementara Pandong Spendra dikenal sebagai mantan aktivis mahasiswa dan Direktur Saksi Partai NasDem pada Pemilu 2024.
Menurut pengamat elektoral Sumbar, Ketua Tim Pilkada JPS, Zondra Pajok, masih ada dua partai politik, yaitu Hanura dan Nasdem, yang memiliki peluang mengusung David dan Pandong.
“Berdasarkan putusan MK, suara dua partai ini mencukupi untuk mengusung pasangan calon kedua dan menyelamatkan demokrasi di Dharmasraya,” jelas Pajok.
Jika David dan Pandong diusung oleh Hanura dan Nasdem, situasi politik di Dharmasraya diprediksi akan berubah. “Dukungan elektoral akar rumput kepada David dan Pandong akan sulit dibendung,” kata Alvian, warga Dharmasraya yang merantau di Jakarta.
