Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyoroti dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang disinyalir mendukung aktivitas pertambangan ilegal dan pembalakan liar di kawasan hutan.
Sorotan tersebut disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina di Jakarta pada Kamis (12/11/2026).
Rahmat mempertanyakan mekanisme pasokan BBM bagi alat-alat berat yang beroperasi di kawasan hutan terlarang.
Dalam rapat tersebut, ia memutar dua rekaman video yang memperlihatkan tumpukan jeriken berisi Solar di kawasan hutan untuk mengoperasikan ekskavator.
Politisi Fraksi PKS ini menyoroti keberadaan sekitar 60 unit ekskavator di salah satu kabupaten yang beroperasi secara leluasa di kawasan hutan.
Ia menegaskan bahwa kerusakan hutan berskala besar mustahil terjadi tanpa dukungan mesin berat yang membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah masif.
“Mesin-mesin alat berat itu tidak akan mungkin beroperasi kalau mereka tidak mempunyai BBM,” ujar Rahmat.
Rahmat menekankan bahwa penggunaan ekskavator menjadi pemicu utama kerusakan hutan dibandingkan penebangan manual.
Ia mempertanyakan sistem pengawasan distribusi BBM yang memungkinkan bahan bakar sampai ke tangan pelaku kegiatan ilegal.
“Di mana letak kesalahannya? Persoalan ini ada ketika distribusi dan penyaluran BBM bermasalah, kemudian dijual kepada orang yang tidak tepat,” tegas Rahmat.
Menurutnya, penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran secara langsung memfasilitasi kegiatan perusakan lingkungan.
Rahmat mengingatkan bahwa kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal tersebut berdampak serius terhadap keselamatan masyarakat.
Ia mengaitkan aktivitas pembukaan hutan di wilayah hulu sungai dengan bencana banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember lalu.
Bencana tersebut dilaporkan menelan 1.053 korban jiwa dalam satu malam.
Data menunjukkan hampir 60.000 rumah rusak dan jumlah pengungsi mencapai hampir enam juta orang akibat bencana itu.
Rahmat mendesak pihak Pertamina untuk memperbaiki rantai distribusi BBM secara serius guna mencegah pemanfaatan energi untuk kegiatan melawan hukum.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM merupakan langkah krusial dalam perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
