Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyatakan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak menghentikan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang digulirkan oleh 120 anggota parlemen.
Rahmat menegaskan pihaknya akan terus mengawal seluruh tahapan konstitusional hingga proses pengisian kursi wakil presiden yang baru selesai sepenuhnya.
DPR sebelumnya telah menerima usulan HMP yang didukung oleh delapan fraksi untuk dibahas dalam rapat paripurna pembentukan panitia khusus pada Kamis (12/11/2026).
Namun, Gibran mendahului agenda tersebut dengan menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi ke Gedung MPR RI pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.16 WIB.
“Alhamdulillah, usulan hak menyatakan pendapat yang diajukan 120 orang dari delapan fraksi sudah diterima pimpinan,” ujar Rahmat di Gedung Senayan.
Ia menambahkan bahwa pengunduran diri tersebut terjadi sesaat sebelum agenda di DPR berjalan.
“Akan tetapi, Wakil Presiden Gibran sekitar pukul 11.16 WIB datang ke MPR RI menyerahkan pernyataan pengunduran diri,” jelas Rahmat.
Kini, otoritas tindak lanjut atas kekosongan jabatan tersebut sepenuhnya berada di tangan MPR.
Lembaga tersebut akan memproses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Selanjutnya, MPR diberikan waktu maksimal 60 hari untuk melakukan pemilihan melalui sidang paripurna.
Rahmat memastikan pengawalan ketat akan terus dilakukan agar seluruh tahapan pergantian pemimpin berjalan sesuai aturan hukum.
“Proses hak menyatakan pendapat belum berakhir,” tegasnya.
Pihaknya berkomitmen mengawasi transisi kekuasaan tersebut hingga tuntas.
“Kami akan terus mengawal sampai proses pengajuan calon Wakil Presiden ke MPR, kemudian ditetapkan,” ujar Rahmat.
Ia menyebutkan bahwa setelah penetapan calon baru, barulah proses kerja hak menyatakan pendapat dianggap final.
Langkah ini ditempuh sebagai upaya menjaga marwah konstitusi serta memastikan keadilan publik tetap terjaga.
Rahmat berharap mekanisme pergantian pemimpin nasional tersebut tidak terhenti dan tetap berada dalam koridor konstitusional yang berlaku.
