Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergulir kencang di Senayan menyusul polemik persyaratan pendidikan yang menjeratnya.
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyatakan kesiapan untuk menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
Putusan hukum tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan dianggap sebagai ancaman serius bagi integritas lembaga kepresidenan.
Rahmat mengungkapkan langkah konkretnya dalam diskusi publik bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji” di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia mengaku telah menjalin komunikasi informal dengan sejumlah anggota parlemen dari berbagai fraksi terkait rencana tersebut.
“Saya sudah berkomunikasi secara informal dengan rekan-rekan lintas fraksi,” ujar Rahmat dalam diskusi tersebut.
Rahmat merasa optimistis karena diskusi yang terbangun menunjukkan tidak ada fraksi yang menolak gagasan pemakzulan itu.
Ia menilai penggunaan Hak Angket sudah tidak relevan karena persoalan hukum substansial telah diputus oleh pengadilan.
Oleh karena itu, HMP menjadi langkah konstitusional yang lebih tepat untuk merespons kondisi saat ini.
Politisi ini menyarankan agar Gibran menempuh jalan kesatria dengan mengundurkan diri secara sukarela demi menjaga marwah lembaga kepresidenan.
Ia menegaskan DPR RI harus menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme konstitusional jika opsi pengunduran diri diabaikan.
Rahmat juga menyoroti dampak psikologis polemik ini terhadap generasi muda terkait persepsi adanya perlakuan istimewa atau fenomena nepo baby.
“Ini sangat berbahaya bagi optimisme anak muda,” tegas Rahmat.
Ia menyebut fenomena tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap prinsip meritokrasi dan menciptakan ketidakadilan.
Rahmat berkomitmen mengawal isu ini agar putusan MA mendapatkan tindak lanjut sesuai koridor perundang-undangan yang berlaku.
