Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperkuat langkah pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun 2026.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyampaikan komitmen tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual pada Senin (9/11/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir tersebut memfokuskan pembahasan pada strategi menjaga ketersediaan pasokan pangan serta perkembangan program pembangunan tiga juta rumah.
Ahmad Fadly menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kini memprioritaskan ketersediaan komoditas beras dan cabai agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Ahmad Fadly menginstruksikan jajaran organisasi perangkat daerah untuk segera menjalin kerja sama dengan wilayah lain yang membutuhkan komoditas pangan surplus dari Tanah Datar.
“Kepada OPD terkait, segera jajaki kabupaten/kota yang membutuhkan bahan pangan yang surplus di Tanah Datar untuk bekerja sama, baik dengan daerah di dalam maupun luar provinsi,” kata Ahmad Fadly.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tanah Datar atas keberhasilan mempertahankan penghargaan TPID Award Regional Sumatera.
Kepala Bagian Perekonomian Tanah Datar Franky Adhitama melaporkan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang memproses dua perjanjian kerja sama antardaerah.
Pemerintah daerah juga merencanakan enam nota kesepahaman pada tahun 2027 untuk memperkuat ketahanan pangan.
Terkait program tiga juta rumah, pemerintah daerah tengah menyiapkan Surat Keputusan Bupati untuk menetapkan 388 penerima bantuan stimulan perumahan swadaya.
“Alhamdulillah, tahap pertama sebanyak 388 unit sudah dialokasikan dan siap dilaksanakan,” ujar Franky.
Pemerintah daerah saat ini sedang mengumpulkan data melalui kantor wali nagari untuk keperluan verifikasi penerima bantuan tahun 2027.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam rapat tersebut meminta seluruh pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menyusun langkah strategis pengendalian inflasi.
Pemerintah pusat juga menuntut laporan berkala mengenai progres pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah di masing-masing wilayah.
Kegiatan koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas KUKMP, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinas Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar.
