Padang – Manajemen SPBU 14.252.516 di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, membantah keras adanya praktik penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di lokasi tersebut.
Klarifikasi ini disampaikan Manajer SPBU, Amri Rajanista, pada Selasa (3/11/2026) menanggapi pemberitaan terkait aktivitas pengisian BBM menggunakan jeriken dan keberadaan aparat kepolisian.
Amri menegaskan bahwa kehadiran personel kepolisian di area SPBU bertujuan untuk menjaga ketertiban, bukan terlibat dalam mekanisme distribusi.
Manajemen telah mengajukan permohonan resmi kepada Polsek Bungus Teluk Kabung guna mencegah pihak-pihak yang memaksa operator mengisi BBM tanpa barcode.
“Manajemen SPBU memang meminta bantuan secara resmi kepada Polsek Bungus Teluk Kabung untuk pengamanan agar tidak ada pihak-pihak yang memaksa operator melakukan pengisian BBM tanpa barcode,” tegas Amri.
Ia menambahkan bahwa pengamanan dilakukan untuk memastikan lalu lintas kendaraan serta antrean pembelian tetap berjalan tertib.
Terkait pengisian BBM menggunakan jeriken, Amri menyatakan bahwa pihaknya hanya melayani konsumen nelayan dan pelaku UMKM yang memiliki surat rekomendasi resmi.
“SPBU Bungus hanya melayani kendaraan yang memiliki barcode dan konsumen nelayan serta UMKM yang memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait,” jelasnya.
Manajemen memastikan tidak ada toleransi bagi operator yang berani melanggar standar operasional prosedur (SOP) dalam melayani konsumen.
“Jika ada operator SPBU yang melanggar SOP pengisian BBM bersubsidi, pihak manajemen akan melakukan PHK sesuai kontrak kerja karyawan,” ujar Amri.
Sistem operasional di SPBU tersebut telah terintegrasi dengan digitalisasi Pertamina dan BPH Migas yang membatasi pengisian hanya melalui pemindaian barcode.
Seluruh area SPBU juga telah dilengkapi dengan kamera pengawas atau CCTV yang terhubung langsung dengan pihak Pertamina pusat.
“Seluruh dispenser pompa SPBU sudah terintegrasi langsung dengan Pertamina dan BPH Migas,” ungkap Amri.
Terkait keberadaan personel Polairud di lokasi, Amri menjelaskan bahwa mereka hadir dalam kapasitas sebagai konsumen yang membawa surat rekomendasi dari Dinas Kelautan.
“Anggota Polairud itu adalah konsumen yang sedang melakukan pembelian BBM dan sesuai dengan surat rekomendasi dari Dinas Kelautan,” tegas Amri.
Manajemen berharap publik dapat melihat persoalan ini secara objektif berdasarkan prosedur yang berlaku dan bukti administratif yang sah.
