Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan lampu hijau untuk mendukung penuh percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam. Dukungan ini mencakup akselerasi pembangunan hunian tetap (Huntap) mandiri serta pencairan Dana Tunggu Hunian (DTH) tahap II bagi 1.118 warga terdampak.
Kepastian tersebut diperoleh setelah Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, MM, Dt Tan Batuah, melakukan pertemuan koordinasi dengan Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, di Jakarta, Senin (13/7). Pertemuan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak penyintas segera terpenuhi.
Bupati Benni Warlis menyatakan, pihaknya sangat mengharapkan dukungan penuh BNPB agar masyarakat terdampak bisa segera menempati hunian yang aman. Ia menekankan bahwa kehadiran pemerintah pusat sangat krusial dalam mempercepat proses verifikasi administrasi di lapangan.
“Kami berharap dukungan BNPB dapat mempercepat pembangunan Huntap mandiri dan proses pengajuan Dana Tunggu Hunian tahap II, sehingga masyarakat terdampak segera memperoleh tempat tinggal yang aman dan bantuan yang menjadi hak mereka,” ujar Benni Warlis.
Saat ini, Pemkab Agam tengah fokus merampungkan seluruh verifikasi data agar bantuan dana tersebut dapat tersalurkan tepat waktu selama masa transisi. Sebanyak 1.118 warga telah terdata sebagai calon penerima manfaat dalam tahap kedua ini.
Menanggapi permintaan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto berkomitmen untuk terus mendampingi proses rehabilitasi di wilayah Agam. Pihaknya akan memastikan seluruh tahapan teknis berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“BNPB akan terus memberikan pendampingan dan fasilitasi agar pembangunan Huntap mandiri serta penyaluran Dana Tunggu Hunian dapat berjalan optimal sesuai ketentuan,” tegas Suharyanto.
Sinergi antara Pemkab Agam dan BNPB ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak. Koordinasi mendalam antar kedua lembaga tersebut turut melibatkan jajaran pimpinan tinggi BNPB untuk memastikan kelancaran eksekusi di lapangan.
