Padang Panjang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang mulai menggodok arah kebijakan anggaran tahun 2027 bersama DPRD setempat. Fokus utama pembangunan diarahkan pada penguatan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 tersebut resmi diserahkan melalui Nota Pengantar Wali Kota. Dokumen ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota, Allex Saputra, dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD, Senin (13/7/2026).
Allex menekankan bahwa KUA-PPAS berperan sebagai jembatan strategis antara dokumen perencanaan dengan realisasi anggaran. Ia ingin memastikan setiap rupiah yang dikucurkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
“KUA dan PPAS menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan daerah serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Allex dalam sidang tersebut.
Dalam penyusunannya, Pemko berpedoman pada RPJMD 2025-2029. Tahun 2027 difokuskan pada ketahanan sosial budaya dan kualitas lingkungan hidup, di samping menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Allex menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya serius pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi sekaligus memacu daya saing ekonomi daerah. Ia berharap proses pembahasan bersama legislatif dapat menghasilkan kesepakatan yang tepat sasaran.
“Kami mengharapkan saran, masukan, serta pemikiran konstruktif dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD sehingga dokumen ini dapat disepakati menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2027,” pungkasnya.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Imbral tersebut turut dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD, jajaran Forkopimda, serta para kepala OPD di lingkungan Pemko Padang Panjang.
