JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong agar pembangunan daerah ke depan tidak lagi bertumpu pada kemampuan fiskal daerah semata. Ia menilai percepatan pembangunan Sumbar memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan diaspora Minangkabau di berbagai negara.
Pernyataan itu disampaikan Muhidi saat menjadi salah satu pembicara dalam Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026, Sabtu (23/5), di Auditorium Lantai 12 Universitas YARSI Jakarta.
Muhidi menilai potensi perantau Minang perlu disatukan dengan kekuatan ekonomi agar Sumbar mampu tumbuh dengan daya saing global.
“Kita ingin pembangunan Sumatera Barat tidak mengandalkan APBD, tetapi diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha serta diaspora Minangkabau. Karena itu seluruh stakeholder harus mampu memanfaatkan peluang untuk optimalisasi pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti besarnya potensi komoditas unggulan Sumbar yang belum memberi nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Gambir, kakao, kopi, kayu manis, sawit, dan sejumlah hasil pertanian strategis lain, kata dia, perlu diarahkan ke industrialisasi modern.
“Kita ingin komoditas unggulan Sumatera Barat tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi berkembang menjadi industri bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari,” katanya.
Muhidi menekankan, pembangunan Sumbar juga harus dibarengi dengan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, investasi tidak cukup hanya berbicara soal modal dan keuntungan, tetapi juga harus memperhitungkan nilai sosial dan budaya Minangkabau.
Ia menegaskan, persoalan strategis seperti tanah ulayat perlu diselesaikan lewat musyawarah dan semangat “saiyo sakato” yang menjadi kekuatan budaya Minang.
“Kami menyadari investasi membutuhkan kepastian hukum, kemudahan regulasi, dan dukungan sosial masyarakat. Terkait berbagai persoalan, termasuk tanah ulayat, nilai musyawarah dan saiyo sakato menjadi jalan penyelesaian yang adil dan bijaksana,” jelasnya.
Menurut Muhidi, DPRD Sumbar berkomitmen memperkuat regulasi dan pengawasan agar investor mendapat kepastian hukum tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat nagari.
“DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat nagari,” tegasnya.
Dalam forum itu, Muhidi juga memperkenalkan konsep pembangunan kolaboratif berbasis jaringan yang ia sebut model “Bintang Laut”. Pola ini tidak lagi menempatkan pembangunan sebagai proses yang sentralistik, melainkan dibangun melalui kerja sama antara nagari, perantau, pemerintah, dan pelaku usaha.
Ia meyakini, model tersebut akan membuat ekonomi Sumbar lebih fleksibel, adaptif, dan tahan menghadapi tekanan global.
Muhidi juga mengusulkan konsep investasi berbasis adat sebagai bagian dari identitas pembangunan Sumatera Barat. Dalam pandangannya, tanah ulayat bukan hambatan bagi investasi, melainkan ruang sinergi sosial antara ninik mamak, masyarakat nagari, dan investor.
“Investasi di Minangkabau bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi hubungan sosial dan budaya yang saling menguatkan,” tutupnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan, Minangkabau merupakan etnis terbesar keenam di Indonesia dengan populasi sekitar 6,7 juta jiwa. Ia menyebut Minangkabau memiliki jejak sejarah besar di tingkat nasional maupun internasional, dengan banyak tokoh yang berperan sebagai ulama, pejuang kemerdekaan, hingga pemimpin bangsa.
Ia menyebut sejumlah nama seperti Raja Baginda yang menyebarkan Islam di Filipina, Ahmad Khatib Al Minangkabawi sebagai Imam Besar Masjidil Haram, serta tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka.
Dari 200 Pahlawan Nasional Indonesia, 21 di antaranya berasal dari Minangkabau atau keturunannya. Bahkan, tiga dari empat pendiri Republik Indonesia merupakan putra Minang.
Sejak awal kemerdekaan, banyak tenaga profesional dan intelektual Indonesia juga lahir dari Minangkabau, menunjukkan kuatnya sumbangan masyarakat Minang bagi perjalanan bangsa.
Muhidi juga mengajak perantau Minang di dalam maupun luar negeri untuk pulang dan memberi kontribusi nyata bagi kampung halaman. Kontribusi itu, kata dia, tidak selalu berarti kembali secara fisik.
“Pulang tidak selalu harus dimaknai secara fisik. Pulang dapat diwujudkan melalui kontribusi pemikiran, investasi, transfer pengetahuan, penguatan jejaring, serta perhatian dan kepedulian terhadap pembangunan kampung halaman,” ujar Muhidi dalam forum yang digelar di Auditorium Lantai 12 Universitas YARSI Jakarta itu.
Ia menyebut Sumbar memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, pariwisata, perdagangan, hingga ekonomi kreatif. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberi nilai tambah maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu, kami mengajak para perantau dan pengusaha diaspora Minangkabau untuk bersama-sama membangun ranah ini agar lebih maju, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” katanya.
Muhidi menilai budaya Minangkabau menjadi modal sosial besar dalam mendorong pembangunan daerah di tengah persaingan global yang kian ketat. Nilai Saiyo Sakato, semangat gotong royong, dan kuatnya jaringan kekerabatan masyarakat Minang, menurutnya, merupakan kekuatan yang tidak dimiliki semua daerah.
“Budaya Minangkabau adalah modal pembangunan yang sangat besar. Nilai Saiyo Sakato, gotong royong, dan jaringan kekerabatan orang Minang harus menjadi kekuatan bersama dalam menghadapi tantangan global,” tegasnya.
Ia juga meminta diaspora Minangkabau di berbagai daerah dan negara dioptimalkan sebagai kekuatan pembangunan Sumbar di masa depan. Karena itu, ia mengajak perantau mengubah cara pandang dari brain drain menjadi brain gain.
“Oleh karena itu, kita perlu mengubah cara pandang dari brain drain menjadi brain gain. Keberhasilan dan pengalaman para perantau harus menjadi energi positif untuk kemajuan Ranah Minang,” tegasnya.
Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026 itu turut dihadiri sejumlah tokoh nasional asal Minangkabau dan pejabat negara, di antaranya Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Dony Oskaria, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.
Hadir pula Anggota DPR RI yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM), Andre Rosiade, bersama tokoh diaspora Minangkabau dari berbagai daerah dan luar negeri.
Sementara itu, Mahyeldi Ansharullah mengurai sejumlah tantangan strategis pembangunan Sumbar yang masih perlu dibenahi. Ia menyebut kualitas pembangunan dan daya saing sumber daya manusia belum optimal, begitu juga ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang masih harus diperkuat.
Masalah lain yang ia soroti ialah keterbatasan layanan infrastruktur dasar serta sosial ekonomi untuk mendorong kemajuan dan kemandirian nagari atau desa.
Mahyeldi juga menilai pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Di sisi lain, pengelolaan infrastruktur yang inklusif serta ketangguhan daerah terhadap bencana alam dinilai masih belum maksimal.
Pada aspek sosial budaya, ia mengatakan perwujudan masyarakat yang beradat, harmonis, religius, dan berbasis keluarga berkualitas masih perlu diperkuat.
Ia menambahkan, daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga masih rendah untuk menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta pelayanan publik yang efektif masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi.
Mahyeldi berharap para tokoh perantau Minang dapat bergandengan tangan dengan masyarakat di ranah untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kemampuan bagi pembangunan kampung halaman.
“Dalam kesempatan ini, kami sangat berharap kepada seluruh tokoh perantau yang hadir untuk bisa bersama-sama dengan kami yang ada di ranah membangun tanah Minangkabau yang kita cintai ini,” tutupnya.
