Padang – Pengurus LPTQ Provinsi Sumatera Barat mempercepat penyusunan program kerja prioritas sekaligus kebutuhan anggaran untuk 2026 dan 2027 melalui rapat kerja yang digelar di Ruang Pertemuan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Jumat (8/5/2026).
Rapat itu dipimpin Ketua Harian LPTQ Sumbar, Prof. Dr. Ikhwan Matondang, dan dihadiri jajaran pengurus serta perwakilan tiap bidang.
Sekretaris Umum LPTQ Sumbar, Afrizal, mengatakan rapat kerja ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi perdana pada akhir Februari lalu yang membahas rancangan program organisasi dan kebutuhan anggaran untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.
“Rapat ini menjadi langkah lanjutan untuk merumuskan program prioritas beserta rincian kebutuhan anggarannya, sehingga pelaksanaan kegiatan LPTQ ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” ujar Afrizal.
Ikhwan Matondang menuturkan, meski penyusunan program kerja masih berjalan, sejumlah kegiatan strategis sudah dilakukan. Menurut dia, hal itu terjadi karena ada kebutuhan organisasi yang mendesak dan tidak bisa ditunda.
“Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut adalah seleksi kafilah Sumbar untuk menghadapi MTQ Nasional Tahun 2026 yang digelar pada akhir April lalu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dokumen program kerja dan rincian anggaran perlu segera dirampungkan karena proses penganggaran pemerintah daerah terus berjalan, termasuk untuk penyusunan anggaran perubahan 2026.
Dalam pembahasan itu, LPTQ Sumbar memperkirakan akan menerima dukungan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumbar sebesar Rp300 juta pada perubahan anggaran 2026. Sementara pada 2027, dukungan itu diproyeksikan naik menjadi Rp1 miliar.
“Dalam penyusunan anggaran ini kita mesti realistis dan terukur berdasarkan skala prioritas kebutuhan, mengingat rencana dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah dan sponsor juga terbatas,” kata Ikhwan.
Ia juga meminta seluruh bidang menyampaikan usulan program paling lambat Minggu (10/5), baik dalam bentuk program unggulan maupun rincian kebutuhan anggaran pendukungnya.
“Usulan tersebut tidak hanya untuk program tahun 2026, tetapi juga tahun 2027. InsyaAllah Selasa depan usulan itu akan kita tuangkan dalam bentuk permohonan dukungan anggaran LPTQ yang nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan pihak sponsor,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Edi Dharma, menegaskan perlunya percepatan finalisasi kebutuhan anggaran agar usulan LPTQ segera dapat dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar melalui Biro Kesra.
Menurut dia, waktu pengusulan anggaran perubahan 2026 sudah semakin sempit sehingga seluruh kebutuhan harus segera difinalisasi.
Untuk kebutuhan kendaraan operasional, Edi menyarankan LPTQ memakai skema sewa temporer, seperti memanfaatkan transportasi umum atau menyewa kendaraan harian sesuai kebutuhan. Menurutnya, cara itu lebih efisien dibandingkan pengadaan baru atau penggunaan kendaraan dinas pemerintah.
“Skema sewa itu banyak untungnya. Selain tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan, dalam operasionalnya juga bisa menggunakan BBM bersubsidi. Sementara kendaraan plat merah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar pelaksanaan Training Center (TC) memanfaatkan fasilitas milik pemerintah, baik milik Pemprov Sumbar maupun Kanwil Kementerian Agama, supaya kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien dari sisi pembiayaan.
“Kita di Pemprov memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan TC. Saya yakin hal yang sama juga ada di Kanwil Kemenag. Sebaiknya itu yang kita optimalkan mengingat ketersediaan anggaran kita terbatas,” pungkas Edi Dharma.
