Dharmasraya Usulkan Perbaikan Jalan Demi Pacu Pertumbuhan Ekonomi

oleh -103 Dilihat
dharmasraya-ajukan-perbaikan-jalan-provinsi-demi-pacu-pertumbuhan-ekonomi
Dharmasraya Ajukan Perbaikan Jalan Provinsi Demi Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Padang – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengajukan perbaikan dan peningkatan jalan provinsi sebagai prioritas utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2027. Usulan dengan total nilai mencapai Rp157,3 miliar tersebut disampaikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, memaparkan usulan tersebut dalam forum Musrenbang di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (8/4/2026). Ia menekankan bahwa infrastruktur jalan merupakan urat nadi konektivitas yang krusial bagi mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi.

“Perbaikan jalan provinsi menjadi prioritas karena menyangkut langsung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Dengan infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dan merata,” ujar Annisa.

Sejumlah ruas jalan strategis yang diusulkan untuk direhabilitasi meliputi Simpang Koto Baru-Junction, Junction-Abai Siat yang berbatasan dengan Provinsi Jambi, Simpang Sikabau-Simpang Koto Baru, serta Simpang Koto Baru-Tanjung Simalidu di Kecamatan Koto Salak. Ruas-ruas ini dinilai vital dalam mendukung kawasan swasembada pangan, air, dan energi.

Selain jalan provinsi, Pemkab Dharmasraya juga mengusulkan peningkatan jalan kabupaten yang menghubungkan koridor ekonomi dari Pulau Punjung hingga Sungai Rumbai, Koto Besar, Sitiung, dan Timpeh. Penguatan infrastruktur ini bertujuan memperlancar arus barang dan jasa untuk komoditas unggulan seperti padi, kelapa sawit, karet, dan peternakan.

Pemerintah daerah juga mengajukan program pendukung lainnya, yakni revitalisasi pasar dan kawasan UMKM, pembangunan pabrik kelapa sawit dan biofuel, pabrik pakan ternak, serta penguatan sistem logistik melalui pembangunan gudang bongkar muat.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Menurutnya, keselarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat.

Padang – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengajukan perbaikan dan peningkatan jalan provinsi sebagai prioritas utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2027. Usulan dengan total nilai mencapai Rp157,3 miliar tersebut disampaikan dalam forum yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (8/4/2026).

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menegaskan bahwa infrastruktur jalan provinsi merupakan urat nadi konektivitas yang krusial bagi distribusi hasil produksi masyarakat. Menurutnya, perbaikan jalan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara merata.

Sejumlah ruas jalan strategis yang diusulkan untuk direhabilitasi meliputi Simpang Koto Baru-Junction, Junction-Abai Siat yang berbatasan dengan Provinsi Jambi, Simpang Sikabau-Simpang Koto Baru, serta Simpang Koto Baru-Tanjung Simalidu di Kecamatan Koto Salak. Ruas-ruas tersebut dinilai vital dalam mendukung kawasan swasembada pangan, air, dan energi, sekaligus memperkuat konektivitas kawasan ekonomi di Dharmasraya.

Selain jalan provinsi, Pemkab Dharmasraya juga mengusulkan peningkatan jalan kabupaten yang menghubungkan koridor ekonomi dari Pulau Punjung hingga Sungai Rumbai, Koto Besar, Sitiung, dan Timpeh. Penguatan infrastruktur ini bertujuan memperlancar arus barang dan jasa serta mendukung komoditas unggulan daerah seperti padi, kelapa sawit, karet, dan peternakan.

Dharmasraya turut mengajukan program pendukung lainnya, seperti revitalisasi pasar dan kawasan UMKM, pembangunan pabrik kelapa sawit dan biofuel, pabrik pakan ternak, hingga penguatan sistem logistik melalui pembangunan gudang bongkar muat.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Ia menyatakan bahwa keselarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan.