Serang – Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten menuai kritik karena dinilai eksklusif dan tidak mencerminkan kebersamaan insan pers. Anggaran miliaran rupiah yang digelontorkan untuk acara tersebut dipertanyakan efektivitasnya.
Dana dari APBD Provinsi Banten, BUMN, BUMD, swasta, hingga kementerian, diduga hanya dinikmati segelintir pihak.
Direktur Big Data dan Media Insight SMSI, Yoga Rifai Hamzah, menyoroti pelaksanaan HPN yang terkesan hanya menjadi panggung bagi satu organisasi pers.
“HPN seharusnya menjadi momentum kolektif yang mencerminkan kebersamaan, kesetaraan, dan solidaritas semua konstituen,” ujar Yoga.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Puncak acara HPN hanya berlangsung di tenda berkapasitas 500 orang di pusat pemerintahan Kota Serang.
Kondisi ini dinilai tidak sepadan dengan anggaran besar yang telah dikucurkan.
Selain itu, organisasi pers lain yang juga merupakan konstituen Dewan Pers, merasa tidak mendapatkan dukungan yang memadai.
Padahal, mereka tetap aktif menggelar berbagai kegiatan berskala nasional secara swadaya.
Kesan monopoli juga terlihat dalam penganugerahan penghargaan, di mana seluruh penerima berasal dari mitra kerja panitia pelaksana.
“Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi soal etika dan keadilan,” tegas Yoga.
Ia juga menyoroti protokoler acara yang dinilai tidak menghormati para tokoh pers.
Ketua umum organisasi pers ditempatkan di barisan belakang, kalah prioritas dari sponsor.
Penandatanganan MoU selama HPN juga hanya melibatkan satu organisasi, semakin memperkuat kesan eksklusivitas.
Yoga mempertanyakan peran Dewan Pers dalam penyelenggaraan HPN.
“Apakah ini benar Hari Pers Nasional? Atau Dewan Pers hanya sekadar alat legitimasi segerombolan pedagang yang mengatasnamakan HPN,” tanyanya.
Ia berharap HPN ke depan dapat menjadi ajang persatuan dan mengayomi seluruh insan pers, bukan malah memecah belah dan memonopoli.
