Padang – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti pentingnya pemulihan pasca-bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang harus terukur secara teknis dan sesuai regulasi.
Politisi Partai Golkar ini juga mendesak pemerintah untuk menertibkan pembangunan di zona berbahaya seperti bibir sungai dan pinggir jalan.
“Kita ingin penanganan cepat, tapi tidak boleh sembarangan,” tegas Zigo, Selasa (27/1).
Zigo meminta agar regulasi terkait izin perumahan diperbarui dengan rekomendasi teknis yang ketat.
Selain infrastruktur, Zigo menaruh perhatian pada aspek keamanan hukum bagi para petugas di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa perencanaan pekerjaan yang matang sangat krusial agar para pelaksana di lapangan tidak terjerat masalah hukum.
Zigo juga menyoroti masalah air bersih bagi warga terdampak bencana, khususnya di Kota Padang.
Banyak warga yang sumurnya kering dan kesulitan mendapatkan air bersih karena bukan pelanggan PDAM.
“Saya meminta Direktorat Jenderal Cipta Karya turun tangan,” ujarnya.
Zigo meminta agar warga terdampak dimasukkan ke dalam sambungan PDAM secara gratis melalui pendanaan Cipta Karya.
Ia juga mengingatkan BUMN agar tidak hanya menjadi pengepul laporan dan mengklaim pekerjaan yang dilakukan pihak lain.
Menurut data teknis, kerusakan akibat bencana meliputi 31 ruas jalan nasional, 41 sungai rusak berat, dan 38.670 unit rumah warga terdampak.
“Komisi V akan terus mengawal agar seluruh rencana pemulihan pascabencana tidak jalan di tempat,” pungkas Zigo.
