Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas kinerja baik dalam penanganan bencana dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Mendagri menilai Sumbar termasuk yang terbaik dalam hal tanggap darurat bencana dan pengelolaan APBD.
Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan realisasi belanja APBD Sumbar mencapai 85,58 persen dari total APBD sebesar Rp6,24 triliun.
Capaian ini menempatkan Sumbar di peringkat tiga nasional dalam persentase realisasi belanja APBD provinsi, setelah Jawa Barat dan Kepulauan Riau.
Sementara itu, realisasi pendapatan APBD Sumbar berada di peringkat sepuluh nasional, mencapai 93,32 persen dari target Rp6,12 triliun. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata realisasi pendapatan provinsi secara nasional yang hanya 89,31 persen.
“Secara persentase, kinerja APBD Sumbar bagus. Termasuk dalam penanganan bencana Sumbar juga menunjukkan kinerja positif,” kata Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 yang diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia secara daring, Selasa (24/12/2025).
Tito menjelaskan, rapat koordinasi evaluasi ini digelar menjelang akhir tahun anggaran. Pemerintah pusat berkewajiban memantau dan menyampaikan progres realisasi pendapatan dan belanja APBD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Ia juga menyampaikan arahan Presiden RI yang menekankan pentingnya pencapaian target pendapatan dan belanja daerah. Belanja pemerintah, menurut Tito, memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian karena mendorong konsumsi rumah tangga dan aktivitas sektor swasta.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, bersyukur atas apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja APBD Sumbar 2025. Ia menyebut capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran di Pemprov Sumbar.
“Alhamdulillah, dari pelaksanaan APBD tahun 2025 ini, kita termasuk yang baik. Dari sisi pendapatan kita masuk 10 besar nasional, dan dari sisi belanja kita termasuk tiga besar nasional,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menambahkan, Pemprov Sumbar berkomitmen mempercepat pelaksanaan APBD Tahun 2026. Proses tender sejumlah kegiatan akan disiapkan lebih awal, sekitar bulan Januari hingga awal Februari melalui skema lelang dini.
“Kita perlu cepat, karena pada tahun anggaran 2026 nanti, fokus kita adalah rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana,” tegas Mahyeldi.
