Padang – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, tengah mengupayakan alokasi dana sebesar Rp1,207 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 20 ruas jalan provinsi di Sumatera Barat yang terdampak bencana. Upaya ini dilakukan setelah menerima permintaan resmi dari Gubernur Sumatera Barat agar DPR RI mendukung perbaikan infrastruktur jalan yang rusak.
Andre menyampaikan, “Hari ini, Jumat 19 Desember 2025, saya datang memperjuangkan surat Gubernur Sumatera Barat. Pak Gubernur meminta saya mengawal 20 ruas jalan provinsi yang rusak akibat bencana agar bisa masuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.”
Menurutnya, total anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki ruas jalan tersebut mencapai Rp1.207.500.000.000. Ia menegaskan bahwa pengawalan dana ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dari Sumatera Barat.
“Ini tugas kami sebagai anggota DPR RI untuk memastikan dana sekitar Rp1,2 triliun ini benar-benar berhasil dibawa pulang ke Sumatera Barat dan digunakan memperbaiki jalan-jalan yang terdampak bencana,” ujarnya.
Andre juga menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan sudah ia tinjau langsung bersama Balai Jalan dan pihak terkait, termasuk di kawasan Malalak, Manggopoh, Alahan Panjang, Bayang, Sasak, Tiku, hingga Palembayan. Ia berkomitmen untuk terus mengawal agar seluruh usulan dari pemerintah provinsi dapat disetujui.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa usulan perbaikan 20 ruas jalan tersebut telah disampaikan langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Andre optimistis pemerintah pusat akan memberikan persetujuan.
“Kami sudah bertemu Pak Menteri. Ini bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam percepatan pemulihan pascabencana,” katanya.
Andre menambahkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran besar untuk pemulihan infrastruktur di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk Sumatera Barat sendiri, anggaran infrastruktur mencapai belasan triliun rupiah, dengan sekitar Rp13,52 triliun dikelola oleh Kementerian PUPR.
“Presiden menegaskan kehadiran pemerintah bukan seremoni, tapi eksekusi. Untuk Sumatera Barat, anggaran infrastruktur mencapai belasan triliun rupiah, dengan sekitar Rp13,52 triliun dikelola Kementerian PUPR,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa perjuangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses panjang pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat.
“Ini bukan ujung perjalanan. Ini baru permulaan. Insyaallah, perbaikan 20 ruas jalan provinsi ini bisa segera terealisasi demi masyarakat Sumatera Barat,” tutup Andre.
