Padang – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menyoroti pentingnya koordinasi yang efektif antara berbagai tingkatan pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam penanganan bencana banjir dan banjir bandang yang melanda Kota Padang. Hal ini disampaikan saat meninjau langsung kondisi warga terdampak di kawasan Guo, Kecamatan Kuranji, dan Lubuk Rayo, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah.
Dalam kunjungannya, Muhidi berinteraksi langsung dengan warga untuk memahami kondisi mereka selama masa tanggap darurat. “Saya menanyakan bagaimana kondisi warga terdampak selama masa tanggap darurat,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa ia juga menanyakan kondisi rumah dan fasilitas umum pasca banjir.
Lebih lanjut, Muhidi menekankan perlunya memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi. “Pemerintah harus memastikan penanganan pasca bencana berjalan lancar terutama masa tanggap darurat,” tegasnya. Kebutuhan mendasar yang dimaksud meliputi makanan, perlengkapan tidur, makanan tambahan untuk bayi dan lansia, serta pampers untuk bayi dan balita.
Politisi senior PKS ini juga mendorong peningkatan koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, Forkopimda, dan stakeholder terkait. Selain itu, ia meminta pemerintah provinsi untuk menyiapkan pusat informasi guna menghindari kesimpangsiuran informasi.
Sebagai bentuk dukungan, Muhidi menyerahkan bantuan berupa beras, air mineral 150 dus, telur, mie instan 10 karton, nasi bungkus 50 bungkus, biskuit, makanan bayi, pampers, dan pakaian layak pakai kepada warga terdampak di kedua lokasi tersebut.
Sementara itu, Lurah Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Ardi Desril, melaporkan bahwa sebanyak 50 KK atau sekitar 500 jiwa di Lubuk Rayo terdampak banjir. Ia menjelaskan bahwa sebagian warga masih bertahan di pengungsian, sementara sebagian lainnya mengungsi ke rumah famili dan keluarga mereka.
