Padang – Sumatera Barat bersiap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrem. Sebanyak 14 kabupaten dan kota di provinsi tersebut berada dalam status siaga penuh, menyusul hujan deras dan badai yang melanda wilayah itu dalam beberapa hari terakhir.
BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau pada 21 November 2025, menyampaikan bahwa dinamika atmosfer yang signifikan menjadi pemicu utama peningkatan risiko bencana. Kondisi ini meliputi penguatan Monsun Asia yang membawa massa udara lembap dari Samudra Hindia, pertemuan massa udara tersebut dengan topografi Pegunungan Bukit Barisan yang memicu pembentukan awan hujan lebat, serta fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) negatif dan aktivitas Gelombang Rossby Ekuatorial yang memperkuat pertumbuhan awan konvektif.
“Wilayah Sumatera Barat saat ini berada dalam pengaruh penguatan Monsun Asia yang memicu dominasi angin baratan, membawa suplai massa udara lembap dalam jumlah besar dari Samudra Hindia,” demikian pernyataan dari BMKG.
Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan luas, angin kencang, petir/kilat, serta jalan licin. Kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam status siaga penuh meliputi Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, Lima Puluh Kota, dan wilayah sekitarnya yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Menanggapi situasi ini, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama yang bermukim di daerah perbukitan, lereng rawan longsor, bantaran sungai, dan wilayah cekungan. Langkah-langkah persiapan seperti menyiapkan jalur evakuasi, tas siaga bencana, serta mengamankan dokumen dan barang berharga juga disarankan. “Meningkatkan kewaspadaan, khususnya yang bermukim di daerah perbukitan, lereng rawan longsor, bantaran sungai, dan wilayah cekungan,” imbauan tersebut menekankan pentingnya kesiapsiagaan individu.
Pemerintah daerah melalui BPBD diminta untuk mengintensifkan sosialisasi peringatan dini kepada masyarakat, melakukan pemantauan intensif di titik-titik rawan bencana, serta memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, dan sarana evakuasi. Koordinasi aktif dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, serta relawan kebencanaan juga menjadi kunci dalam meningkatkan kesiapsiagaan. “Menggencarkan sosialisasi peringatan dini ke masyarakat, terutama di zona rawan banjir dan longsor,” demikian arahan kepada pemerintah daerah.
