Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memprioritaskan transparansi data publik melalui integrasi sistem informasi. Hal ini terungkap dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat pada 18-20 November.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, yang hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo), Rudy Rinaldy, serta Komisioner KI Sumbar, Tanti Endang Lestari, menjelaskan strategi tersebut di hadapan panel penilai.
Vasko menuturkan bahwa Pemprov Sumbar memilih pendekatan integratif dalam pengelolaan informasi publik, dengan memusatkan berbagai kanal dan sistem ke dalam satu dashboard tematik. “Layanan kita tidak banyak karena semuanya sudah terintegrasi,” ujarnya. Ia menambahkan, aplikasi yang ada tidak lagi berdiri sendiri, melainkan digabungkan dalam satu dashboard agar kebutuhan masyarakat dapat diakses dari satu pintu.
Salah satu poin utama yang ditekankan adalah keterbukaan penuh dalam dashboard pembangunan. Vasko mengklaim bahwa Sumbar menjadi satu-satunya daerah yang menyajikan kinerja pemerintah secara daring tanpa mengharuskan pengguna untuk masuk (login). “Dengan demikian, data terkait realisasi anggaran daerah, capaian fisik, hingga perbandingan kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa dilihat masyarakat kapan pun,” jelasnya.
Informasi mengenai OPD dengan tingkat realisasi tertinggi hingga terendah ditampilkan secara terbuka. Langkah ini, menurut Vasko, merupakan wujud komitmen transparansi Pemprov agar publik dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif. Ia juga menambahkan bahwa Ombudsman dapat memanfaatkan informasi ini sebagai bagian dari pengawasan eksternal. “Selain masyarakat, Ombudsman juga dapat mengikuti perkembangan ini sebagai bagian dari pengawasan eksternal,” katanya.
Selain dashboard pembangunan, Pemprov Sumbar juga menyoroti keterbukaan data melalui PPDB Online tingkat SMA/SMK. Informasi penerimaan siswa baru dipublikasikan secara transparan sehingga proses seleksi dapat dipantau oleh masyarakat.
Pada sektor kebencanaan, Pemprov memasukkan informasi mengenai potensi bencana, data kejadian, hingga mitigasi. “Sumatera Barat merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana,” ungkap Vasko.
Akses publik juga diperluas melalui portal lowongan pekerjaan serta pembaruan sarana prasarana pendidikan. Salah satu program yang dipaparkan adalah penyediaan wifi gratis di 119 sekolah. “Fasilitas ini tidak hanya dimanfaatkan siswa, tetapi juga dapat diakses masyarakat di sekitar sekolah. Pemprov berkomitmen memperluas program tersebut ke seluruh sekolah di Sumatera Barat,” tuturnya.
Vasko menegaskan bahwa integrasi dashboard ini merupakan upaya agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pengawas aktif terhadap jalannya pemerintahan. “Kami ingin informasi ini benar-benar bisa dilihat publik secara langsung dan terbuka,” pungkasnya.
