Lubuk Sikaping – Pemerintah Kabupaten Pasaman tengah berupaya mengoptimalkan potensi perhutanan sosial sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terungkap dalam forum refleksi tim koordinasi dan pembentukan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial yang dibuka oleh Bupati Pasaman, Welly Suhery, pada hari Selasa (9/9/2025) di Emir Hotel.
Forum tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pasaman, Parulian, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Pasaman, kepala OPD terkait, perangkat daerah, camat, serta wali nagari se-Kabupaten Pasaman yang wilayahnya memiliki potensi perhutanan sosial.
Bupati Welly Suhery menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan hutan secara optimal mengingat hampir 60 persen wilayah Pasaman merupakan kawasan hutan. “Dengan kondisi wilayah Pasaman hampir 60 persen merupakan kawasan hutan, diperlukan upaya maksimal dan menyeluruh untuk menjaga dan memanfaatkannya sebaik mungkin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Welly Suhery mengungkapkan bahwa saat ini telah terbentuk 39 unit perhutanan sosial yang tersebar di 30 nagari di Pasaman. Ia menambahkan, berdasarkan data peta indikatif perhutanan sosial, terdapat lebih dari seratus ribu hektar lahan yang berpotensi untuk dioptimalkan melalui program perhutanan sosial. “Artinya ada peluang memanfatkan dan mengelola kawasan hutan melalui perhutanan sosial,” jelasnya.
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial menjadi fokus utama pemerintah kabupaten karena dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal.
Dengan diberikannya kewenangan kepada kabupaten, termasuk pembentukan Pokja PPS, fasilitasi, perizinan, dan pendampingan masyarakat pengelola hutan, Welly Suhery berharap desentralisasi kewenangan kehutanan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Pasaman. “Hal ini menguatkan posisi desentralisasi kewenangan kehutanan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Pasaman kedepannya,” katanya.
Bupati juga berharap pemberdayaan masyarakat berbasis hutan dapat menjadi solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan. “Untuk itu mari manfaatkan kesempatan ini sebaik baiknya,” imbaunya.
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pernyataan bersama oleh bupati, OPD, camat, dan wali nagari. Selain itu, dilaksanakan diskusi dan tanya jawab mengenai dukungan peluang kabupaten terhadap perhutanan sosial serta pengintegrasian Pokja PPS dalam RPJMD Kabupaten Pasaman.
