Padang – Pemerintah Kota Padang tengah berupaya mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini terungkap dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja’far, Balaikota Padang, Senin (8/9/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari BAZNAS, Balai Pelatihan Vokasi, serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Wakil Wali Kota Maigus Nasir, yang juga menjabat sebagai Ketua TKPK, menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan dan program antar-sektor untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kota Padang.
“Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diminta untuk menyusun serta melaksanakan program penghapusan kemiskinan ekstrem,” ungkap Maigus, mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Ia menambahkan bahwa fokus utama adalah mengurangi beban pengeluaran warga, meningkatkan pendapatan melalui akses pekerjaan dan pelatihan, serta menekan kantong-kantong kemiskinan di wilayah tertinggal.
Data terbaru menunjukkan tren positif dalam angka kemiskinan di Kota Padang. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin berada di angka 4,06 persen, menurun 0,11 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, kemiskinan ekstrem diklaim telah mencapai 0 persen. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 40.000 jiwa MBR yang terdata.
Program-program yang disusun pemerintah menargetkan graduasi atau pelepasan masyarakat dari status kemiskinan. Kriteria graduasi meliputi peningkatan pendapatan, jaminan pendidikan dan kesehatan, perumahan layak huni, kepemilikan aset produktif, serta kemandirian dari bantuan sosial. Maigus menjelaskan bahwa kondisi sebelum graduasi ditandai dengan pendapatan tidak tetap di bawah UMK, anak putus sekolah, atau rumah tidak layak huni. “Setelah graduasi, mereka diharapkan memiliki pendapatan tetap di atas UMK, anak-anak bersekolah, serta memiliki aset produktif seperti warung atau sawah,” sambungnya.
Pemerintah Kota Padang telah menjalankan berbagai strategi untuk mencapai target tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perikanan dan Pangan mengalokasikan anggaran sekitar Rp19,6 miliar untuk program seperti pemberian seragam dan LKS gratis, bantuan beras, serta makanan bergizi untuk pelajar dan ibu hamil. Sementara itu, Rp1,5 miliar dianggarkan untuk peningkatan keterampilan kepemudaan.
Maigus Nasir juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Ia meminta BAZNAS untuk segera melakukan verifikasi dan mengalihkan program yang sudah diambil alih oleh APBD, seperti beasiswa, ke program produktif lain seperti pemberian modal kerja. “Presiden sudah sangat fleksibel dalam hal ini karena ada perubahan kebijakan. Kami minta BAZNAS segera mengubah rencana kerjanya agar bisa diprogramkan untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk lapangan kerja atau modal kerja,” kata Maigus.
Menanggapi arahan dari Menteri Dalam Negeri, pemerintah juga akan memperbanyak kegiatan pasar murah, yang rencananya akan dilengkapi dengan sistem voucher khusus untuk MBR agar bantuan lebih tepat sasaran. “Kami punya usul, voucher ini dikhususkan untuk masyarakat miskin, apakah dia yang terdata di DTSN atau MBR,” ungkap Maigus, menambahkan bahwa sistem ini diharapkan dapat dikelola melalui masjid-masjid agar lebih terkontrol.
Wali Kota Fadly Amran menyoroti pentingnya perencanaan dan data yang akurat. Ia berharap program yang dijalankan OPD tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi melalui koordinasi TKPK. “Kalau kita lihat dari instruksi Presiden sudah jelas, sasaran dan strategi. Sebenarnya kita tinggal mengikuti apa yang sudah menjadi arahan,” kata Fadly. Ia juga menyoroti tantangan dalam mencapai target graduasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yakni sebanyak 4.079 jiwa pada 2025. “Ini yang perlu kita dalami. Siapa yang bertanggung jawab? Program itu menyasar siapa? Apakah yang 4.000 ini atau tidak?” katanya.
Fadly Amran menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinkronisasi data dan perencanaan yang matang. “Tanpa itu, kalau misalnya Dinas Sosial menjalankan programnya sendiri, Dinas Perdagangan sendiri, akhirnya tidak sinkron. Itulah mengapa TKPK sangat penting,” tegasnya. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang kuat bagi Kota Padang untuk memastikan setiap program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, membawa mereka selangkah lebih maju menuju kemandirian ekonomi.
