Jakarta – Pemerintah Kota Padang terus berupaya mempercepat penyediaan hunian tetap (Huntap) dan fasilitas pendidikan bagi warganya. Wali Kota Padang, Fadly Amran, bertemu langsung dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk membahas percepatan kepastian hukum pengadaan tanah.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Selasa (24/2/2026), Fadly Amran menyampaikan kebutuhan lahan untuk Huntap korban bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025.
Lahan Huntap tersebut tersebar di tiga lokasi, yaitu Kelurahan Balai Gadang (2,9 hektare + 2,2 hektare), Kelurahan Simpang Haru (5.000 meter persegi), dan Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh (4,6 hektare).
Selain Huntap, Pemkot Padang juga membutuhkan lahan seluas 8,1 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan ini terdiri dari tanah Pemkot Padang seluas 4 hektare dan pengadaan tanah tambahan seluas 4,1 hektare.
“Kami berharap dukungan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat kepastian hukum lahan ini, karena ada yang belum bersertifikat, dan turun waris, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dan Huntap ini dapat berjalan dengan lancar,” kata Fadly Amran.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyambut baik aspirasi tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan administrasi pertanahan.
“Kami mendukung penuh pengadaan tanah untuk Sekolah Rakyat dan Huntap ini, karena merupakan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami akan memastikan semua proses administrasi pertanahan berjalan cepat dan transparan,” ujar Nusron Wahid.
Pada kesempatan yang sama, Fadly Amran juga memohon dukungan terkait sertifikasi tanah Pusat Pemerintahan Kota Padang seluas sekitar 40 hektare, pengelolaan Lahan Sawah Dilindungi, serta perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) pascabencana hidrometeorologi.
