Padang – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Barat, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia. Aksi yang bertajuk “Rakyat Sumbar Melawan Kekerasan Negara” ini menyuarakan penolakan terhadap praktik kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat negara.
Aksi damai tersebut diwarnai dengan orasi dan pembentangan poster-poster yang berisi kritik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Beberapa poster yang dibawa massa aksi bertuliskan “Reformasi Kepolisian Gagal” dan “Diberi Senjata Bukan untuk Menyiksa”.
Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat menyoroti sejumlah kasus yang diduga melibatkan aparat negara dalam tindakan kekerasan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kematian Afif Maulana, seorang remaja yang diduga menjadi korban kekerasan polisi. Selain itu, koalisi juga menyoroti penangkapan paksa terhadap petani di Nagari Kapa, tindakan represif terhadap massa aksi di depan Mapolda Sumbar, serta penggusuran pedagang kaki lima di kawasan Permindo Padang oleh Satpol PP.
Koordinator Aksi, Muhammad Syarif, menyampaikan bahwa aksi ini bukan hanya tentang kasus per kasus, melainkan tentang sistem yang dinilai membiarkan kekerasan menjadi hal yang lumrah. “Ini bukan hanya tentang Afif, atau petani, atau pedagang kecil. Ini tentang sistem yang membiarkan kekerasan menjadi norma. Hari ini kami berdiri di sini untuk mengatakan: cukup sudah,” ujarnya dalam orasi.
Dalam aksi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat menyampaikan empat tuntutan utama kepada DPRD Sumbar, khususnya Komisi I. Tuntutan tersebut meliputi pengusutan tuntas seluruh kasus kekerasan oleh aparat, mewujudkan transparansi penanganan kasus kekerasan aparat, penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi dan impunitas, serta penghentian praktik represif terhadap rakyat.
Meskipun massa aksi telah menyampaikan tuntutan dengan lantang, tidak ada satu pun anggota DPRD Sumbar yang menemui mereka. Perwakilan massa aksi hanya diterima oleh Kasubag Aspirasi. Hal ini dinilai sebagai bentuk kurangnya empati dari pihak legislatif terhadap persoalan hak asasi manusia.
Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat menyatakan akan terus memantau dan mendesak pengungkapan kebenaran atas setiap tindakan kekerasan negara. Mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah dan DPRD. “Kekerasan bukan solusi, apalagi jika dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya sendiri,” tegas Muhammad Syarif. “Kami tidak akan berhenti sampai negara berhenti menyakiti warganya.”
