Padang – Data kerusakan sektor pertanian di Sumatera Barat pascabencana senilai Rp 4,53 triliun menjadi sorotan anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh.
Rahmat Saleh menilai, perbedaan data antara pemerintah pusat dan kondisi lapangan berpotensi mengganggu efektivitas kebijakan pemulihan.
“Begitu kita turun dan buka data bersama pemerintah daerah, terlihat jelas angka yang selama ini dipakai belum menggambarkan kondisi sebenarnya,” kata Rahmat di Padang, Jumat (16/1/2026).
Legislator tersebut terjun langsung ke Sumatera Barat untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan 19 kabupaten/kota.
Data faktual menunjukkan total kerugian dan kerusakan sektor pertanian beserta infrastruktur pendukung mencapai sekitar Rp 4,53 triliun.
Angka ini jauh berbeda dengan data awal yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan pemerintah pusat.
Rincian kerusakan meliputi bendungan senilai Rp 2,06 triliun, jaringan irigasi Rp 1,07 triliun, dan sektor pertanian Rp 1,22 triliun.
Selain itu, kerusakan jaringan irigasi tersier dan usaha tani mencapai Rp 156,87 miliar, serta embung senilai Rp 10,25 miliar.
Rahmat menyoroti kerusakan irigasi primer dan aliran sungai yang tidak tercantum dalam laporan resmi.
“Kalau irigasi tidak masuk data, maka pemulihannya juga tidak akan masuk prioritas anggaran. Ini yang berbahaya,” tegasnya.
Mekanisme pemulihan juga terhambat tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan Balai Wilayah Sungai.
Kondisi ini menyebabkan perbaikan irigasi skala kecil berjalan lambat, sementara petani membutuhkan penanganan cepat.
Rahmat menegaskan, keterbukaan data harus menjadi dasar perubahan kebijakan pemulihan.
Pemerintah pusat perlu segera menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi riil di lapangan agar dampak bencana tidak berlarut.
