KI Sumbar Perkuat Transformasi Digital demi Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Transparan

oleh -24 Dilihat
Ketua KI Sumbar Idham Fadli dan Wakil Ketua Mona Sisca menghadiri Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia di Palembang.

Palembang – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik melalui transformasi digital dan penguatan kelembagaan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Palembang selama tiga hari, yakni mulai 17 hingga 19 November 2026.

Sebanyak 30 Komisi Informasi provinsi dari seluruh Indonesia hadir untuk membahas tema besar mengenai pengawalan transparansi tata kelola pemerintahan demi mencapai Indonesia Emas 2045.

Ketua KI Sumbar Idham Fadli bersama Wakil Ketua Mona Sisca hadir langsung untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.

Idham Fadli menyatakan bahwa forum ini menjadi momentum krusial bagi seluruh komisi informasi di tanah air.

“Agenda ini merupakan moment yang sangat penting bagi komisi informasi untuk menguatkan kelembagaan dan tata kelola keterbukaan informasi dengan memadukan bulir pikiran, gagasan, ide dan solusi untuk kemajuan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Idham.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menegaskan bahwa reformasi digital merupakan tanggung jawab kolektif seluruh badan publik dan pemangku kepentingan.

Ia menekankan bahwa masyarakat berhak memperoleh akses informasi yang cepat dan akuntabel sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menekankan pentingnya akurasi data dalam membangun kepercayaan publik.

Syahganda mengingatkan bahwa keterbukaan informasi menuntut kesiapan pemerintah dalam menerima masukan dari masyarakat.

“Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi, itu bagian penting dalam membangun kepercayaan publik,” tegas Syahganda.

Wakil Ketua KI Sumbar, Mona Sisca, menambahkan bahwa hasil Rakornas harus ditindaklanjuti dengan program yang nyata bagi masyarakat luas.

Mona berharap seluruh gagasan yang muncul dalam pertemuan tersebut dapat direalisasikan menjadi langkah konkret dalam penguatan tata kelola pemerintahan.