Padang – Pemerintah Kota Padang memperkuat ekosistem produk halal di Sumatera Barat dengan menghibahkan lahan strategis di depan Asrama Haji kepada BPJPH. Lahan tersebut akan difungsikan sebagai pusat operasional dan laboratorium pengujian produk halal guna menunjang target Padang sebagai Kota Gastronomi UNESCO.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi sertifikasi yang selama ini menjadi kendala pelaku usaha. Pemerintah ingin memastikan proses pengujian produk berjalan lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat luas.
“Dukungan ini merupakan komitmen Pemko Padang untuk mempercepat pelayanan. Tanah hibah tersebut akan dimanfaatkan agar proses pengujian produk semakin cepat, mudah, dan menjangkau masyarakat luas,” ujar Maigus saat Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat, Selasa (4/8/2026).
Menurut Maigus, sertifikasi halal kini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Hal ini dipandang sebagai standar kualitas yang wajib dimiliki untuk mendukung ambisi Padang menjadi kota gastronomi dunia.
Kepala BPJPH RI, Ahmad Haikal Hasan, menyambut baik inisiatif tersebut dan menekankan bahwa sertifikasi halal telah bertransformasi menjadi simbol daya saing global. Ia mendorong pelaku UMKM di Sumbar agar terus mengedepankan transparansi dan standar kesehatan yang tinggi.
“Halal sekarang bukan hanya soal apa yang dikonsumsi, namun telah berkembang menjadi simbol transparansi, keterlacakan, kebersihan, dan kepercayaan,” ungkap Haikal.
Capaian Sumatera Barat dalam program ini pun mendapat apresiasi dari Gubernur Mahyeldi. Hingga tahun 2026, sebanyak 72.385 pelaku usaha di Sumbar telah berhasil mengantongi lebih dari 110 ribu sertifikat halal.
Gubernur menginstruksikan agar seluruh kepala daerah mengintegrasikan sertifikasi halal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen “Sumatera Barat Siap Wajib Halal Oktober 2026”. Selain itu, Universitas Andalas resmi menerima sertifikat akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai bentuk penguatan ekosistem halal di wilayah tersebut.
