Jakarta – Pemerintah pusat terus memacu penanganan darurat dan pemulihan wilayah pascabencana banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Percepatan penanganan ini dilakukan tanpa mengenal libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja.
“Saya bersama Kepala BNPB dan jajaran juga pemerintah daerah untuk bersama-sama memulihkan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Pratikno saat berada di Aceh, Kamis (25/12).
Saat ini, 13 kabupaten/kota telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan.
Rinciannya, 4 kabupaten/kota di Aceh, 5 di Sumatra Utara, dan 4 di Sumatra Barat.
Namun, 11 kabupaten di Aceh memutuskan untuk memperpanjang fase tanggap darurat.
“Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal,” jelas Pratikno.
Pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Di Aceh, Kabupaten Pidie Jaya telah memulai tahap pembangunan huntara.
Sementara enam kabupaten lain masih dalam proses pematangan lahan.
Aceh Timur dan Nagan Raya masih melakukan identifikasi lahan.
Pengerjaan huntara dan huntap melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, Polri, dan BNPB.
“Persiapan dan percepatan untuk huntara ini terus dilakukan, memang salah satu tantangan dalam proses ini adalah penyiapan lahan,” ungkap Pratikno.
Persiapan pembangunan hunian tetap juga menjadi fokus utama, terutama bagi warga yang permukimannya harus direlokasi.
Di Sumatra Utara, empat kabupaten/kota sudah dalam proses pembangunan huntara dan huntap.
Sementara itu, di Sumatra Barat, lima kabupaten sedang berproses membangun huntara.
Aksesibilitas juga menjadi perhatian utama.
Saat ini, 72 dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak bencana sudah berfungsi normal.
Sembilan ruas lainnya masih dalam tahap penanganan.
Sektor pendidikan juga tak luput dari perhatian pemerintah.
Targetnya, sekolah-sekolah yang terdampak bencana dapat kembali beroperasi pada pekan pertama Januari 2026.
“Arahan bapak Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan juga pada pemerintah daerah sangat jelas dan sangat tegas agar semua terus bekerja tanpa henti,” tegas Pratikno.
Upaya mitigasi juga terus dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi intensitas curah hujan.
Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen bangsa yang telah bergotong-royong dalam upaya pemulihan pascabencana.
