Jakarta – Rencana penataan dan pengurangan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat respons positif dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, pada hari Senin menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut.
Menurut Nevi Zuairina, inisiatif ini selaras dengan upaya peningkatan efisiensi, sinergi, dan daya saing BUMN. “Sudah saatnya BUMN kita disederhanakan, dari segi jumlah agar fokus pada sektor strategis dan mampu bersaing secara global,” ujarnya di Jakarta. Ia menambahkan bahwa restrukturisasi menjadi langkah yang tepat untuk mengurangi beban negara dan memperkuat tata kelola, mengingat banyaknya BUMN yang tumpang tindih fungsinya dan bahkan merugi.
Politisi dari PKS ini berpendapat bahwa pengurangan jumlah BUMN akan mendorong efisiensi operasional dan finansial, memperjelas tugas dan fungsi antar entitas, serta meningkatkan kepercayaan investor melalui praktik Good Corporate Governance (GCG) yang lebih kuat. Ia menekankan bahwa negara sebaiknya hanya mempertahankan BUMN yang berperan strategis di bidang energi, pertahanan, kesehatan, dan infrastruktur vital, sementara sektor non-strategis dapat diserahkan kepada swasta.
Namun, Nevi Zuairina juga mengingatkan akan pentingnya kehati-hatian dalam implementasi kebijakan ini. “Risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), hilangnya layanan publik, hingga potensi kerugian aset negara harus diantisipasi,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah wajib menyiapkan kompensasi dan reskilling bagi pekerja yang terdampak.
Lebih lanjut, Nevi Zuairina menekankan agar proses merger, likuidasi, atau konsolidasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Komisi VI DPR RI, menurutnya, akan mengawasi penuh kebijakan ini untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan atau praktik jual murah aset negara.
Ia mencontohkan beberapa BUMN bermasalah seperti PT Kertas Leces, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT Industri Gelas yang memerlukan penanganan tegas. Selain itu, BUMN besar seperti Waskita Karya, Merpati, Biofarma, dan Krakatau Steel juga harus dikelola dengan cermat karena menyangkut pelayanan publik dan penugasan pemerintah.
“Saya Fraksi PKS mendukung langkah efisiensi ini selama tujuannya untuk memperkuat ekonomi nasional, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Nevi Zuairina, seraya menekankan bahwa seluruh proses harus transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan publik.
