Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti perlunya pemerataan kualitas layanan listrik di seluruh Indonesia. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) yang membahas Evaluasi Kinerja Semester I 2025, Aksi Korporasi 2026, serta Roadmap Ketahanan Energi Nasional.
Dalam forum tersebut, Nevi Zuairina, anggota Komisi VI DPR RI, menyampaikan apresiasi atas kinerja PLN yang mencatatkan pertumbuhan penjualan listrik sebesar 4,36% YoY atau 155,62 TWh, serta laba usaha Rp 30,56 triliun pada Semester I 2025. Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut di tengah tantangan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik. “PLN harus memastikan pertumbuhan konsumsi listrik tidak hanya bertumpu pada sektor tertentu, tetapi diperluas melalui elektrifikasi industri, kawasan ekonomi, dan layanan bernilai tambah,” ujarnya.
Selain itu, Nevi menyoroti masalah surplus kapasitas di Jawa-Bali yang mencapai sekitar 40%. Menurutnya, kondisi ini dapat menekan efisiensi dispatch dan meningkatkan pembayaran kapasitas ke Independent Power Producer (IPP). “Oversupply yang terlalu tinggi hanya akan membebani keuangan PLN. Diperlukan strategi mitigasi, renegosiasi kontrak, dan peningkatan akurasi perencanaan permintaan,” tegasnya.
Ketidakmerataan kualitas layanan, khususnya terkait SAIDI-SAIFI di wilayah timur Indonesia, juga menjadi perhatian utama. Nevi menyatakan bahwa meskipun angka nasional menunjukkan perbaikan, pemerataan belum tercapai. “PLN harus memastikan keandalan dirasakan adil oleh seluruh masyarakat. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal,” katanya.
Inovasi layanan pelanggan PLN juga dinilai belum optimal. Nevi mengharapkan adanya lompatan inovasi yang signifikan, sejalan dengan perkembangan teknologi digital dan AI, untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. “Kami ingin melihat lompatan inovasi yang benar-benar meningkatkan kenyamanan pelanggan, bukan sekadar perbaikan kecil,” ujarnya.
Menanggapi aspek aksi korporasi 2026, Nevi meminta penjelasan rinci mengenai progres Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta percepatan penambahan Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai dengan RUPTL 2025-2034 yang menargetkan 76% penambahan kapasitas berasal dari EBT. “Transisi energi bukan sekadar jargon. Ini harus berjalan dengan roadmap yang jelas, pendanaan yang kuat, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat,” tutupnya.
