Mendagri Seimbangkan Pengawasan dan Insentif Daerah

oleh -13 Dilihat
mendagri-seimbangkan-pengawasan-dan-insentif-bagi-pemerintah-daerah
Mendagri Seimbangkan Pengawasan dan Insentif bagi Pemerintah Daerah

Balikpapan – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan perlunya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian insentif dalam pembinaan pemerintah daerah. Menurut dia, dua pendekatan itu menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kinerja daerah secara berkelanjutan.

Tito menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan di Ballroom Hotel Platinum, Balikpapan, Selasa (5/5/2026). Ia menilai selama ini pembinaan pemerintah pusat cenderung terlalu bertumpu pada pengawasan.

“Selama lima tahun jadi Mendagri pertama, saya mikir ini kita stick terus. Kita kok lebih banyak menakut-nakuti, mana carrot-nya,” ujar Tito.

Ia mengatakan pendekatan pembinaan perlu diubah agar daerah yang berprestasi juga mendapat apresiasi sebagai bentuk motivasi. Tito menilai pola seperti itu lebih seimbang dibandingkan sistem yang selama ini lebih dominan menggunakan sanksi.

Menurut dia, keseimbangan pengawasan dan insentif penting karena Indonesia menerapkan desentralisasi parsial, dengan pemerintah pusat tetap memegang kendali pembinaan. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri kini memperkuat program apresiasi bagi daerah berkinerja baik untuk mendorong inovasi tata kelola pemerintahan.

Tito juga menyebut peningkatan anggaran Kemendagri pada 2026 membuka ruang lebih besar untuk memperkuat kebijakan berbasis insentif tersebut. Ia telah menginstruksikan jajaran internal kementerian agar menjalankannya secara konsisten.

Dalam kesempatan itu, Kemendagri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam empat kategori utama. Kategori tersebut meliputi penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.

Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Barito Utara meraih Terbaik I, disusul Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya. Untuk tingkat kota, Kota Bontang meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya berada di posisi Terbaik II.

Sementara itu, pada tingkat provinsi, penghargaan diraih oleh Provinsi Kalimantan Utara.