Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pada awal 2025, menghadapi tantangan serius dalam implementasinya, terutama terkait keamanan pangan dan tata kelola. Program ini, yang bertujuan mengatasi masalah gizi seperti stunting dan kekurangan mikronutrien di kalangan anak sekolah, ibu hamil, dan keluarga miskin, justru memunculkan kekhawatiran baru.
Sejumlah laporan media dan temuan awal menunjukkan adanya insiden keracunan massal, kegagalan distribusi, dan sanitasi yang buruk. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai fokus program yang dinilai lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas gizi dan keamanan pangan.
Sebuah kajian literatur mengenai program makan sekolah, manajemen sanitasi makanan, serta model central kitchen versus model desentralisasi atau home grown feeding, mengungkapkan bahwa desain MBG saat ini rentan terhadap kegagalan dalam mencapai tujuan gizi jangka panjang. Bahkan, program ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan akut jika aspek tata kelola, inspeksi, nutrisi menu, dan transparansi anggaran tidak segera diperkuat.
“MBG dalam desain saat ini rentan gagal mencapai tujuan gizi jangka panjang dan bahkan menimbulkan risiko kesehatan akut terutama jika tidak segera diperkuat aspek tata kelola, inspeksi, nutrisi menu, dan transparansi anggaran,” demikian hasil analisis tersebut.
Malnutrisi, kekurangan mikronutrien, dan stunting masih menjadi masalah utama di Indonesia, terutama di kalangan anak sekolah, ibu hamil, dan keluarga berpenghasilan rendah. Data prevalensi stunting dan kekurangan gizi mendorong pemerintah meluncurkan MBG dengan tujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui sistem distribusi massal, termasuk pembangunan ribuan dapur pusat (central kitchen) dan jaringan logistik nasional.
Program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi dan protein, serta mikronutrien penting bagi perkembangan dan kesehatan. Namun, skema masif seperti ini menyimpan tantangan besar, seperti keamanan pangan, sanitasi, manajemen rantai distribusi, kapasitas daerah, dan tata kelola anggaran.
Setelah peluncuran, muncul laporan insiden keracunan massal di berbagai sekolah, menyoroti kerentanan dan potensi kegagalan program. Situasi ini menuntut evaluasi kritis terhadap desain dan implementasi MBG. Kajian literatur dan analisis empiris dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan struktural dan operatif MBG serta menawarkan rekomendasi kebijakan agar program benar-benar aman, efektif, dan berkelanjutan.
Program makan sekolah telah diadopsi secara luas di banyak negara sebagai strategi untuk memperbaiki gizi anak, mendukung kehadiran sekolah, dan mengurangi kemiskinan. Studi menunjukkan bahwa penyediaan makan sekolah dapat meningkatkan asupan energi dan protein harian siswa, mengurangi ketidakamanan pangan, dan mendukung konsentrasi belajar. Namun, implementasi efektif membutuhkan pendekatan holistik, bukan sekadar distribusi makanan. Faktor seperti kualitas menu, keragaman gizi, kebiasaan makan, pengelolaan sanitasi, serta keberlanjutan lokal menjadi sangat penting.
Evaluasi terhadap model home grown school feeding di Nepal menunjukkan bahwa kualitas menu dan kepemilikan komunitas dapat memperbaiki hasil gizi serta keberlanjutan program, meskipun biaya per sekolah meningkat. Model central kitchen sering dipilih untuk skema makan massal karena standarisasi resep, skala ekonomi, kontrol biaya, dan efisiensi logistik. Namun, pusat produksi massal juga memperkenalkan lebih banyak titik kritis kontrol dalam sistem keamanan pangan.
Unsur desentralisasi atau homemade memungkinkan adaptasi menu lokal, pengawasan komunitas, fleksibilitas bahan baku, serta rasa kepemilikan lokal yang terbukti meningkatkan kepuasan, keberlanjutan, dan kualitas gizi menu. Layanan makan sekolah sering menunjukkan bahwa makanan terbuang, terutama sayuran, salad, atau lauk nabati karena siswa lebih memilih makanan familiar atau lebih enak. Pemborosan ini tidak hanya mengurangi efisiensi biaya tetapi juga mengurangi asupan mikronutrien yang ditargetkan.
Kasus keracunan massal sejak awal implementasi MBG menunjukkan bahwa model central kitchen dan distribusi massal sangat rentan terhadap gagal sanitasi dan keamanan pangan. Banyak anak dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG, dengan setidaknya satu kematian terkonfirmasi. Sistem central kitchen memperkenalkan banyak titik kritis kontrol mulai dari persiapan bahan baku, pengolahan massal, penyimpanan suhu, transportasi, distribusi ke sekolah, hingga penyajian.
Penelitian hygiene dan sanitasi di kantin sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa praktik yang baik jarang dipenuhi. Banyak penjamah makanan belum pernah mendapat pelatihan sanitasi dan peralatan makan sering disimpan atau disiapkan secara tidak higienis. Implementasi MBG di seluruh provinsi Indonesia mensyaratkan kapasitas administratif tinggi. Banyak daerah memiliki keterbatasan air bersih, sanitasi dasar, tenaga terlatih, dan infrastruktur transportasi yang memperbesar risiko kegagalan operasional dan ketidakmerataan akses.
Data survei kantin dan evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa banyak sekolah tidak memenuhi standar sanitasi dan pengawasan dari Dinas Kesehatan sering sporadis atau tidak ada sama sekali. Jika MBG menekankan pada jumlah porsi besar tanpa menjamin kualitas menu, maka kemungkinan besar manfaat gizi jangka panjang akan sangat terbatas. Makanan dari program makan gratis sering tidak dikonsumsi penuh dan banyak bagian makanan dibuang.
Program MBG diusulkan dengan anggaran nasional yang sangat besar. Implementasinya membuka peluang inefisiensi, pemborosan, dan potensi penyalahgunaan anggaran jika tata kelola tidak diselenggarakan dengan transparan dan akuntabel. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan untuk mengadopsi hybrid model yang melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan dapur dan penyajian, dengan bahan baku dan panduan menu disediakan secara terstandarisasi oleh pusat.
Semua dapur penyedia harus memenuhi standar sanitasi dan hygiene makanan internasional atau nasional. Menu harus dirancang oleh ahli gizi dan disesuaikan dengan kebiasaan makan lokal. Data kontrak penyedia, biaya per porsi, distribusi dapur, audit sanitasi, serta jalur pelaporan insiden kesehatan harus dipublikasikan. Evaluasi program harus mencakup status gizi penerima, frekuensi konsumsi, tingkat kehadiran sekolah, serta dampak jangka panjang.
“MBG perlu direstrukturisasi dengan pendekatan berbasis bukti: model desentralisasi atau hybrid, sertifikasi sanitasi wajib, partisipasi komunitas, transparansi, dan monitoring berkelanjutan,” tegas hasil kajian tersebut. Dengan demikian, MBG hanya dapat mewujudkan tujuan sosial gizi jika dikelola sebagai bagian dari sistem makanan sekolah yang holistik dan adaptif, bukan sekadar distribusi massal makanan gratis.
