Lubuk Sikaping – Pemerintah Kabupaten Pasaman tengah berupaya mengoptimalkan tata kelola data untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini mengemuka dalam forum Satu Data Indonesia (SDI) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, Yusdesri, menekankan pentingnya forum SDI sebagai momentum untuk menyatukan langkah dalam tata kelola data. “Forum SDI hendaknya menjadi momentum menyatukan langkah tata kelola data yang terpadu, transparan, dan inklusif menuju tata kelola data Pemerintahan yang terpadu, transparan, dan inklusif untuk perumusan kebijakan yang lebih baik,” ujarnya saat membuka acara yang dihadiri oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pasaman, Kamis (11/12/2025).
Inisiatif ini, menurut Yusdesri, merupakan wujud komitmen Pemkab Pasaman dalam memperkuat tata kelola data yang terpadu dan akuntabel, sejalan dengan amanat Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Bappeda Kabupaten Pasaman ditunjuk sebagai koordinator pengelola SDI di Pasaman. Agenda ini juga menandai langkah strategis untuk membangun ekosistem data yang terintegrasi guna memperkuat perencanaan dan kebijakan berbasis bukti di Kabupaten Pasaman.
Yusdesri menambahkan bahwa data yang akurat dan terintegrasi adalah fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Pendekatan ini diharapkan dapat membawa Pasaman menuju sistem pelayanan publik yang mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan secara tepat, terutama dalam distribusi bantuan sosial dan program kesejahteraan lainnya. “Data bukan sekedar pelengkap, namun fondasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya. “Inisiatif SDI bukan sekedar pengumpulan data, tetapi juga penataan sistem yang terstandar, terbuka, terintegrasi, dan menjunjung tinggi kolaborasi lintas sektor.”
Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman, Choiruddin Batubara, melaporkan bahwa data menjadi landasan utama dalam berbagai aspek, mulai dari penyusunan kebijakan hingga pengambilan langkah strategis. Ia menjelaskan, “Tahun depan, arah perencanaan data akan difokuskan pada beberapa hal utama, seperti, penguatan data prioritas pembangunan yang berbasis tematik, holistik, integratif dan spasial, selanjutnya dukungan data untuk pengembangan analitik berbasis teknologi khususnya terkait informasi Pasaman Bangkit.”
Choiruddin Batubara juga menekankan bahwa tahun 2026 merupakan tahun implementasi kebijakan SDI di Pasaman. Ia meminta jajaran OPD untuk memahami 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Pasaman 2025-2029. “Enambelas IKU yang tertuang ini hendaknya sudah dikuasi oleh masing-masing OPD, keseluruhan indeks tersebut mulai dari harmonisasi hingga indeks risiko bencana benar benar harus dikuasi dan difahami,” jelasnya. Ia optimis keselarasan rencana dengan kegiatan program akan mempermudah tercapainya Pasaman Bangkit.
Kepala BPS Pasaman, Nita Andriani, menyatakan bahwa forum SDI menjadi wadah dialog strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan tata kelola data yang lebih terpadu. “Forum SDI menjadi momentum bagi Pasaman untuk menata data,” ungkapnya. BPS juga mendorong Pemkab Pasaman dengan inovasi-inovasi yang dimiliki, salah satunya adalah Da Saman, yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi Pemkab dalam mendukung Data bagi Pembangunan Pasaman.
Sementara itu, Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pasaman, Teddy Marta, melalui Kepala Bidang PSS, Asnil, menyatakan bahwa Kominfo sebagai e-walidata akan memaksimalkan fungsinya dalam mengkoordinir OPD dalam menghimpun data serta mensukseskan SDI di Pasaman.
Forum SDI Kabupaten Pasaman diharapkan dapat menegaskan validasi data di Pasaman, terutama pentingnya data by name by address sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik yang responsif dan tepat sasaran.
