Jakarta – Pemerintah didesak untuk segera merespons penetapan tarif impor baru oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk asal Indonesia.
Kebijakan yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025 ini, menurut anggota Komisi VI DPR RI, berpotensi mengancam stabilitas ekonomi nasional.
Menanggapi keputusan Presiden AS terkait pemberlakuan tarif sebesar 32% untuk produk Indonesia, Nevi Zuairina, anggota Komisi VI DPR RI, menyampaikan kekhawatiran mendalam.
“Kebijakan ini jelas akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama pelaku usaha ekspor, termasuk UMKM. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk melindungi industri nasional,” ujarnya di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Nevi menjelaskan bahwa langkah proteksionis ini didasarkan pada defisit perdagangan yang dialami AS.
Data dari Biro Sensus AS menunjukkan total perdagangan barang antara kedua negara pada tahun 2024 mencapai USD 38,3 miliar.
Ekspor AS ke Indonesia tercatat sebesar USD 10,2 miliar, sementara impor dari Indonesia mencapai USD 28,1 miliar, sehingga AS mengalami defisit sebesar USD 17,9 miliar.
Meskipun demikian, Nevi melihat adanya peluang yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah. Ia mendorong percepatan ratifikasi perjanjian dagang internasional seperti IJEPA dan AANZFTA, serta mendorong perjanjian lain seperti IEU-CEPA, IPEF, dan India-Indonesia CEPA. “Perluasan pasar global bukan lagi pilihan, tapi keniscayaan,” tegasnya.
Nevi juga menekankan perlunya penyusunan peta jalan strategi ekspor jangka menengah dan panjang. Menurutnya, strategi ini harus mencakup pembangunan pusat logistik dan kawasan industri berorientasi ekspor ke negara-negara non-AS, diversifikasi pasar ke India, Afrika, dan Timur Tengah, serta percepatan transformasi industri berbasis teknologi dan nilai tambah.
Selain itu, Nevi menyoroti pentingnya Indonesia untuk proaktif dalam menegosiasikan preferential treatment untuk produk unggulan nasional seperti tekstil ramah lingkungan, komponen elektronik, dan hasil pertanian olahan. Pendekatan ini, menurutnya, akan memperluas pasar sekaligus memberikan kepastian bagi investor dan eksportir.
“Diplomasi dagang harus diarahkan pada negara-negara mitra strategis seperti AS, Uni Eropa, India, dan negara-negara Teluk demi menjaga keberlanjutan pertumbuhan industri nasional di tengah ketegangan geopolitik,” pungkasnya.
