Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, kini menghadapi sorotan tajam setelah ratusan kasus keracunan massal dilaporkan di berbagai daerah. Program yang digagas sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 ini, justru menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan pangan dan efektivitas pelaksanaannya.
Inisiatif MBG, yang merupakan bagian dari delapan misi Asta Cita untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting. Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat bahwa dari Januari hingga Oktober 2025, terdapat 75 kasus keracunan massal terkait program ini, dengan lebih dari 6.457 orang menjadi korban, terutama di Pulau Jawa. Data terbaru menunjukkan bahwa 11.566 anak menjadi korban keracunan MBG. Kasus-kasus ini terungkap melalui rapat kerja DPR dan pemantauan BGN, yang menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap program nasional ini.
Kasus keracunan massal ini bermula dari program MBG, yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil melalui pemberian makanan gratis. Program ini juga melibatkan UMKM lokal sebagai penyedia makanan. Namun, implementasinya justru menimbulkan masalah serius berupa keracunan massal di berbagai daerah. Hingga akhir September 2025, tercatat lebih dari 6.400 kasus keracunan terkait MBG, menyebar ke 16 provinsi, dengan dampak terparah di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Beberapa insiden melibatkan ribuan siswa, seperti yang terjadi di Bandung Barat.
Ribuan siswa menjadi korban keracunan MBG, mengalami gejala seperti sakit perut, muntah, dan diare. Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan penyakit bawaan cenderung mengalami gejala lebih berat.
Dampak dari keracunan MBG meliputi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dari segi kesehatan, lebih dari 6.000 orang mengalami gejala akut seperti mual, muntah, diare, dehidrasi berat, sesak napas, hingga kejang, yang sebagian besar memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Lebih dari 1.200 siswa dirawat di rumah sakit khusus, dan kasus ini berpotensi menyebabkan lebih dari 200 penyakit jangka panjang, mulai dari diare hingga kanker, akibat kontaminasi bakteri atau zat kimia.
Dari segi sosial, kejadian ini menyebabkan trauma psikologis bagi para korban, terutama siswa, serta memicu kekhawatiran besar di kalangan orang tua. Akibatnya, sekolah sementara ditutup dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keamanan pangan nasional. Masyarakat juga mengalami stigma sosial dan tekanan dari lingkungan sekitar, yang mengurangi partisipasi dalam program gizi sekolah.
Dari segi ekonomi, insiden keracunan massal ini diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp 2,9 triliun, termasuk biaya pengobatan darurat, penarikan 1,4 miliar porsi produk MBG, serta hilangnya produktivitas. Beban ini menekan fasilitas kesehatan daerah dan mengganggu ketahanan pangan jangka panjang.
Beberapa kota yang terkena dampak keracunan MBG antara lain Kota Bogor, Kabupaten Garut, Ngawi, Lembang, dan Cipongkor.
Kritik terhadap program MBG menyoroti proses memasak yang tidak sempurna, sanitasi dan kebersihan yang buruk, serta penggunaan bahan baku berkualitas rendah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini menyebabkan makanan terkontaminasi dan nilai gizinya menurun. Masalah utama terletak pada pengelolaan dana yang dikendalikan oleh lembaga politik tanpa tender transparan, alokasi anggaran yang diskresioner, transparansi dan akuntabilitas yang lemah, serta kewenangan BGN yang tidak sejalan dengan lembaga lain. Akibatnya, hanya 26,7% SPPG yang berfungsi per September 2025. Pengawasan tidak efektif karena tidak ada lembaga yang memantau perjanjian, kurangnya pengawasan ketat, pengelola dapur yang kurang berpengalaman, serta minimnya sanksi hukum.
Evaluasi program MBG harus dilakukan secara menyeluruh, dengan menginvestigasi semua SPPG. Dapur yang bermasalah harus dihentikan sementara untuk audit. Penilaian awal mencakup kemampuan produksi massal, pemeriksaan pengadaan bahan baku hingga distribusi makanan, serta verifikasi sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) juru masak dan staf. Pemantauan berkala lintas sektor melibatkan puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), serta analisis akar penyebab keracunan makanan.
Untuk mencegah keracunan, sistem HACCP harus diterapkan di semua SPPG, termasuk pelatihan staf tentang keamanan pangan serta pengurangan beban kerja di dapur. Prioritaskan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi makanan MBG dan melaporkan dugaan keracunan.
Evaluasi program MBG perlu dilakukan secara menyeluruh dan mendalam setelah terungkapnya ribuan kasus keracunan massal. Temuan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan mutu, distribusi, dan penerapan program yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Perbaikan prosedur, peningkatan standar keamanan pangan, dan koordinasi yang lebih ketat antara pihak terkait sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keselamatan program MBG ke depannya.
