Padang – Ribuan demonstran yang terdiri dari mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan pengemudi ojek daring menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Sumatera Barat pada 1 September 2025. Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu nasional dan daerah.
Demonstrasi yang melibatkan aliansi BEM se-Sumbar, organisasi Cipayung Plus Sumbar, masyarakat umum, hingga pengemudi ojek daring ini berlangsung hingga pukul 17.33 WIB, di mana massa kemudian membubarkan diri dengan tertib setelah perwakilan DPRD menerima tuntutan mereka.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merespons aksi tersebut dengan mengirimkan Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy, sebagai perwakilan. Kehadiran Vasko dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap suara masyarakat.
Vasko menyatakan bahwa aksi damai ini mencerminkan nilai-nilai luhur Minangkabau, yaitu Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). “Alhamdulillah, hari ini kita membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa Sumatera Barat memiliki adab yang tinggi dan bermartabat,” ujarnya. Ia menambahkan, “Seluruh aspirasi mahasiswa perlu kita serap. Kami akui Pemprov dan DPRD masih banyak kekurangan, dan insyaAllah akan kita perbaiki ke depannya.”
Ia juga menyampaikan rasa bangganya kepada mahasiswa dan elemen masyarakat Sumatera Barat. Menurutnya, aksi ini membuktikan bahwa masyarakat Minangkabau tetap menjunjung tinggi martabat dalam menyampaikan pendapat, berani bersuara, namun tetap beretika tanpa anarki. “Mari kita buktikan kepada dunia bahwa Minangkabau itu luar biasa,” katanya.
Vasko juga mengingatkan mahasiswa untuk terus menjaga semangat kritis dan solidaritas, serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak luar yang ingin memperkeruh suasana. Ia menekankan bahwa aksi damai harus tetap menjadi cermin bahwa masyarakat Minang mampu menyampaikan aspirasi dengan santun dan penuh adab.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, bersama perwakilan fraksi, menemui para peserta aksi dan menandatangani beberapa poin tuntutan yang diajukan. Ia berkomitmen untuk membawa aspirasi tersebut hingga ke tingkat pusat. “Kami akan kawal dan sampaikan ke pusat,” tegasnya di hadapan massa.
Tuntutan yang disuarakan meliputi pembenahan keanggotaan DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi total Polri, serta transparansi penanganan kasus kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang meninggal akibat terlindas kendaraan taktis Brimob.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus hadir, mendengar, dan menyalurkan aspirasi rakyat dengan cara yang bermartabat.
