Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan komitmennya untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di provinsi tersebut.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menekan angka kekerasan. “DPRD Sumbar berkomitmen mendorong kebijakan yang pro perempuan,” ujarnya. “Angka jumlah kasus ini tidak bisa dibiarkan terus bertambah. Kita harus hadir memberikan solusi, termasuk penguatan regulasi dan pengawasan agar perlindungan berjalan optimal.”
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat setidaknya 1.200 kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumbar. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menyampaikan data tersebut saat audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa.
Dahlia menjelaskan bahwa angka tersebut belum termasuk kasus perceraian yang dikumpulkan dari aparat penegak hukum. “Kasus yang dialami korban sangat beragam, dan ini membutuhkan perhatian serius semua pihak,” katanya.
Komnas Perempuan menetapkan tiga isu utama yang menjadi fokus bersama, yaitu kekerasan terhadap perempuan, keberagaman dan ruang perjumpaan antar kelompok, serta perlindungan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dahlia menekankan potensi Sumbar dalam menumbuhkan toleransi melalui nilai-nilai budaya lokal. “Kami mendorong agar ada ruang perjumpaan yang sehat bagi kelompok berbeda, sehingga tidak muncul kesalahpahaman dan diskriminasi,” tuturnya. “Penting juga melibatkan suara perempuan dalam proses pembangunan damai.”
Iqra juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan. Menurutnya, regulasi saja tidak cukup. “Tidak cukup hanya regulasi, tapi juga edukasi dan pengawasan di tingkat keluarga dan komunitas,” imbuhnya.
Rekomendasi yang disusun, lanjut Iqra, didasarkan pada konsultasi dengan masyarakat sipil dan pemerintah daerah. “Ini bukan hanya isu perempuan, tapi isu bersama demi membangun Sumatera Barat yang inklusif dan aman bagi semua,” pungkasnya pada Rabu (27/8).
