Padang – Rencana perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) disorot tajam oleh DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa efisiensi perusahaan negara tidak boleh dibayar dengan penderitaan karyawan.
Rahmat meminta pemerintah menjamin bahwa proses integrasi ribuan entitas menjadi 250 perusahaan tersebut bebas dari gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal tersebut ia sampaikan saat berbincang dengan media di kawasan Pantai Padang, Minggu (2/8/2026).
“Langkah strategis ini wajib mempertahankan kepentingan masyarakat yang utamanya. Kemudian juga bagaimana jangan sampai menghilangkan hak para pegawai, bahkan berujung PHK,” tegas Rahmat.
Menurutnya, restrukturisasi BUMN bukanlah sekadar upaya memangkas anggaran, melainkan tugas berat yang menuntut tata kelola profesional. Ia mencontohkan keberhasilan Holding Pertamina sebagai standar ideal dalam menciptakan korporasi yang lebih lincah dan transparan bagi Danantara.
“Efisiensi itu bukan kerja mudah. Itu kerja berat. Kerja Danantara akan berhasil memenuhi harapan Presiden jika berhasil melakukan penataan dan penyederhanaan BUMN salah satunya di Holding Pertamina,” ungkapnya.
Sebagai langkah nyata, Rahmat memastikan DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap seluruh proses transformasi tersebut. Ia berharap penataan ulang struktur BUMN dapat mendongkrak kualitas layanan publik serta kontribusi ekonomi nasional tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.
“Dengan begitu, perusahaan-perusahaan plat merah tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional tanpa sedikit pun mengabaikan kesejahteraan para pekerjanya,” pungkasnya.
