Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menyoroti data Kementerian Kehutanan terkait deforestasi yang dianggap tidak relevan dengan kondisi bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kehutanan di Jakarta, Kamis (4/12/2025), Rahmat mempertanyakan validitas data yang disajikan.
Rahmat, anggota Fraksi PKS, secara tegas menyatakan ketidakpuasannya terhadap pemaparan kementerian. “Tadi di awal Pak Menteri mengutarakan data yang menampilkan bahwa sudah terjadi penurunan deforestasi dari tahun ke tahun. Pesan yang kami tangkap adalah bahwa Kementerian Kehutanan menganggap penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau pembalakan hutan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa data yang disampaikan tidak mencerminkan realitas di lapangan. Menurutnya, narasi yang dibangun oleh kementerian seolah-olah meremehkan dampak deforestasi terhadap kerusakan lingkungan. “Kalau kemudian menganggap deforestasi bukanlah penyebab, itu menurut kami sesuatu yang keliru untuk disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Rahmat juga menyoroti data periode 2016-2025, yang menunjukkan bahwa hampir 1,4 juta hektar lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah dialokasikan untuk aktivitas 631 perusahaan pemegang izin, termasuk HGU perkebunan sawit, BPPH, dan proyek energi. Ia menilai angka ini mencerminkan eksploitasi hutan yang masif dan berkontribusi pada peningkatan risiko bencana. “Ini angka yang besar,” katanya.
Selain itu, Rahmat mengangkat isu lahan kritis yang mencapai sekitar 12,7 juta hektar pada 2024. Ia mempertanyakan langkah-langkah konkret yang diambil kementerian untuk mengatasi masalah ini. Menurutnya, penanganan lahan kritis adalah kunci untuk mencegah bencana berulang, terutama di wilayah Sumatera yang sering dilanda banjir dan longsor dengan intensitas yang semakin parah.
Dalam rapat tersebut, Rahmat juga menyinggung data ekspor industri kehutanan yang terus meningkat, termasuk dari Sumatera Barat, sebagai indikasi aktivitas pemanfaatan hasil hutan yang intensif. Ia menyoroti peningkatan laju produksi lima perusahaan besar di Sumatera Barat. “Data nanti akan kami berikan. Tidak perlu disebutkan nama PT-nya, tetapi menurut kami ini juga menyumbang besar terhadap bencana banjir,” ucapnya.
Rahmat mendesak kementerian untuk lebih transparan dalam mengevaluasi kondisi ekologis Sumatera dan tidak hanya berfokus pada indikator administratif. Ia menegaskan bahwa penurunan deforestasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hubungan antara pembalakan hutan dan peningkatan frekuensi bencana. “Kami berharap jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” katanya.
Ia menekankan pentingnya keberpihakan terhadap masyarakat terdampak bencana di atas kepentingan pencapaian retorika. Dengan ratusan korban jiwa dan hilang, masyarakat membutuhkan penjelasan yang jujur dan tindakan penanganan yang efektif. “Pejabat yang gagal atasi bencana, sebaiknya mundur saja,” tegasnya. Dalam pandangannya, narasi pemerintah seharusnya tidak memisahkan kerusakan hutan dari bencana yang dialami masyarakat Sumatera.
