Painan – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah tegas dalam menanggapi penyalahgunaan dana bantuan sosial. Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menginstruksikan agar pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mencoret nama-nama penerima bantuan yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.
Instruksi tersebut disampaikan saat rapat koordinasi (Rakor) pendamping PKH se-Kabupaten Pesisir Selatan yang diselenggarakan di Hannah Hotel, Senin (14/7/2025). “Kita prihatin dana bantuan PKH yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat malahan dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti judi online,” ujarnya.
Hendrajoni menyoroti peringkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan yang saat ini berada di urutan kedua termiskin di Sumatera Barat. Ia menyatakan, “Kenapa ini bisa terjadi, tentu karena kesalahan dari masyarakat juga.” Ia menegaskan tidak ingin lagi mendengar adanya penerima PKH yang menyalahgunakan bantuan untuk kegiatan negatif seperti judi online.
Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Bapeda Pessel Hadi Susilo, Kepala Discapil Pessel Beriskan, serta beberapa Camat dan Wali Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
Lebih lanjut, Hendrajoni menjelaskan bahwa Rakor PKH ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian target program PKH di Kabupaten Pesisir Selatan dan memastikan langkah-langkah strategis dalam validasi data agar bantuan tepat sasaran. “Proses pemutakhiran data yang lebih akurat dan integrasi antara berbagai program akan sangat membantu dalam penyaluran bantuan sosial dan layanan kesehatan yang lebih efektif,” jelasnya. “Kita harus memastikan setiap warga yang membutuhkan bantuan sosial dapat terakses dengan baik.”
Di akhir sambutannya, Hendrajoni mengharapkan agar para pendamping PKH dapat selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.
