Padang – Pemerintah Kota Padang Panjang mempercepat pemulihan pascabanjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah. Prioritas utama adalah perbaikan infrastruktur pendidikan dan ekonomi yang terdampak.
Laporan terkini mengenai penanganan bencana ini disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Pertemuan virtual berlangsung pada Jumat (9/1/2026) di Balai Kota.
Kepala Bappeda Kota Padang Panjang, Putra Dewangga, memaparkan detail kondisi pemulihan. Aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat menjadi fokus utama.
Putra Dewangga, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Putu Venda, serta Kepala Dinas Sosial PPKBPPA, Winarno, menyatakan bahwa hingga 8 Januari 2026, pemulihan menunjukkan tren positif. Namun, beberapa sektor masih memerlukan perhatian khusus.
Sektor pendidikan menjadi perhatian utama. Sebanyak 19 ruang kelas PAUD/TK terdampak banjir, dengan 6 unit rusak sedang dan 13 unit rusak ringan.
Dampak lebih besar terjadi pada jenjang SD, dengan 51 RKB terdampak. Rinciannya, 2 unit rusak berat, 43 unit rusak sedang, dan 6 unit rusak ringan.
Proses belajar mengajar tetap berjalan dengan memanfaatkan ruang kelas yang layak. Kerusakan juga tercatat pada 33 RKB jenjang SMP, serta lima sekolah SMA/SMK yang mengalami kerusakan sedang dan dua ruang kelas SLB yang rusak ringan.
Selain pendidikan, infrastruktur vital juga terdampak. Jalan terban sepanjang 500 meter menjadi salah satu kerusakan yang dilaporkan.
Sektor ekonomi juga mengalami dampak, terutama di kawasan Jembatan Kembar (Jembatan Marga Yasa). Aktivitas ekonomi warga terganggu dan sebagian masyarakat harus direlokasi. Satu musala dilaporkan rusak berat.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pemantauan yang terukur dan berbasis data. Hal ini penting agar upaya normalisasi tepat sasaran.
“Pengecekan harus dilakukan secara detail dan berbasis data agar upaya normalisasi benar-benar tepat sasaran,” tegas Mendagri.
Pemerintah Pusat akan memprioritaskan daerah dengan kondisi terberat. Gangguan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi perhatian utama.
Mendagri menginstruksikan percepatan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah terdampak. APBD 2026 dapat direvisi dengan payung hukum yang ada.
Badan Pusat Statistik (BPS) diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah mendata masyarakat yang mengalami penurunan kesejahteraan akibat bencana.
Data ini akan digunakan untuk mengusulkan mereka masuk dalam Data Terpadu Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan virtual ini juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota terdampak bencana lainnya di wilayah Sumatera.
