Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah, menyatakan dukungannya terhadap desakan penetapan status bencana nasional untuk wilayahnya, menyusul serangkaian banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November lalu. Dukungan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Senator Irman Gusman di Istana Gubernur Sumatera Barat, Sabtu (6/12/2025).
Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 30 menit tersebut membahas perlunya penanganan yang lebih serius dan terukur, terutama dalam tahap pemulihan pascabencana. Mahyeldi menegaskan bahwa status bencana nasional akan memungkinkan mobilisasi sumber daya yang lebih besar untuk mengatasi dampak kerusakan. “Saya setuju dengan langkah Pak Irman ini,” ujarnya, menekankan bahwa penanganan yang terukur hanya dapat dilakukan jika statusnya menjadi bencana nasional.
Mahyeldi juga menyoroti kerusakan infrastruktur vital, jumlah korban jiwa yang terus bertambah, wilayah yang terisolasi, serta lumpuhnya aktivitas masyarakat sebagai indikasi bahwa bencana ini bukan bencana biasa. “Sumbar sangat membutuhkan dukungan serius,” katanya.
Kerusakan parah pada infrastruktur utama seperti Jalan Lembah Anai menjadi perhatian khusus. Mahyeldi sependapat dengan Irman bahwa solusi permanen seperti jembatan layang layaknya jalan tol diperlukan untuk mengatasi masalah ini. “Ini urat nadi utama ekonomi serta penghubung wilayah pantai dengan darek. Penyelesaiannya butuh dana triliunan rupiah,” jelasnya.
Selain infrastruktur, pemulihan rumah warga, sawah, ladang, serta kondisi psikologis dan ekonomi masyarakat juga menjadi fokus utama. “Itu jelas membutuhkan anggaran besar dan waktu panjang,” kata Mahyeldi.
Irman Gusman menjelaskan langkah-langkah strategis yang tengah ia lakukan untuk memperjuangkan penetapan status bencana nasional untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. “Ini bencana lintas provinsi dan perlu penanganan satu komando dan dana puluhan triliun,” ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah. “Pemda dan pemerintah tak perlu gengsi menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua LKAAM Sumatera Barat, Fauzi Bahar, juga menyatakan dukungan terhadap upaya Irman Gusman. “Kita punya pengalaman pahit pada gempa 2009 yang menghancurkan Kota Padang dan Padang Pariaman,” ujarnya saat meninjau lokasi bencana di Ikur Koto, Koto Tangah, Kota Padang. Ia menegaskan bahwa perjuangan Irman Gusman perlu mendapat dukungan dari semua elemen di daerah ini.
Fauzi Bahar mengingatkan bahwa penanganan bencana membutuhkan waktu yang lama dan tidak boleh dilupakan setelah beberapa bulan. “Itu kalau keadaan normal saja ke depannya. Bukan mendoakan, tapi bayangkan jiga esok terjadi peristiwa serupa di provinsi lain, pasti yang disini akan ditinggal,” katanya.
Keduanya sepakat dengan estimasi nilai kerugian dan kebutuhan recovery yang dikemukakan sejumlah pengamat yang mencapai lebih dari Rp68 triliun untuk ketiga provinsi. “Untuk Sumbar saja, tidak mungkin diatasi hanya dengan Rp4 triliun saja,” kata Irman, yang disetujui oleh Mahyeldi.
