Padang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menunjukkan komitmennya terhadap transparansi informasi publik dengan mengunjungi Komisi Informasi (KI) Sumbar pada Rabu, 23 Juli 2025. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025.
Rombongan KPU Sumbar terdiri dari sejumlah pejabat penting, termasuk Kordiv Parmas dan SDM Jons Manedi, Kordiv Hukum dan Pengawasan Hamdan, Kabag Parhumas dan SDM Jumiati, serta Kasubag Parhumas dan SDM Yusripal Yakub. Mereka diterima langsung di kantor KI Sumbar yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No. 36, Simpang Haru.
Jons Manedi menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memperkuat koordinasi antara KPU Sumbar dan KI Sumbar menjelang Monev KIP 2025. “Kunjungan kami kali ini untuk memantapkan persiapan menuju Monev KIP 2025,” ujarnya.
KPU Sumbar menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh tahapan Monev dan bertekad untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan KI Sumbar. “Kami tentu siap, karena target tahun ini adalah meraih predikat Informatif. Itu merupakan bagian dari komitmen kami terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik,” tegasnya.
Ketua Monev KIP 2025, Mona Sisca, menyambut baik inisiatif KPU Sumbar. “Kehadiran langsung KPU Sumbar ke kantor kami membuktikan keseriusan mereka dalam menjalani proses Monev. Selamat datang,” katanya.
Mona Sisca juga mengimbau seluruh badan publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi keterbukaan informasi tahun ini. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif badan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Kami menghimbau agar seluruh badan publik berkoordinasi dalam tahapan Monev. Target minimal kami tahun ini adalah 30 persen badan publik dapat predikat informatif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mona Sisca mengingatkan para pimpinan instansi untuk tidak mengabaikan pentingnya keterbukaan informasi publik. “KI Sumbar berharap para pimpinan aktif mengikuti proses ini. Keterbukaan informasi publik adalah kunci terwujudnya good and clean governance,” pungkasnya.
