Jakarta – Kerugian petani akibat peredaran pupuk palsu menjadi sorotan tajam di parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, pada hari Senin (27/05) menyampaikan kecaman keras terhadap praktik peredaran pupuk palsu yang merugikan petani. Temuan Kementerian Pertanian terkait lima jenis pupuk palsu dengan potensi kerugian mencapai Rp3,2 triliun dinilai sebagai ancaman serius terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.
“Petani jelas menjadi korban dalam kasus ini,” ujar Nevi, menyoroti dampak langsung terhadap petani yang mengharapkan peningkatan hasil panen. Ia menambahkan, “Mereka membeli pupuk dengan harapan hasil panen meningkat, tapi justru dirugikan karena kandungan pupuk tidak sesuai label, bahkan ada yang tidak mengandung unsur hara sama sekali. Ini melanggar hak dasar mereka sebagai konsumen.”
Legislator dari Sumatera Barat II ini mengingatkan bahwa kerugian besar ini dapat menghambat pencapaian swasembada pangan berbasis ekonomi kerakyatan yang merupakan salah satu tujuan utama Presiden terpilih. Menurutnya, petani adalah elemen penting dalam rantai pangan nasional, dan kerugian yang mereka alami dapat mengancam kedaulatan pangan.
Menanggapi situasi ini, Nevi mendesak Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan pengawasan melalui inspeksi mendadak secara berkala di seluruh jalur distribusi pupuk, mulai dari produsen hingga pengecer. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pemalsuan pupuk.
Selain itu, Nevi meminta PT Pupuk Indonesia untuk segera mengadopsi sistem pelacakan digital berbasis teknologi modern seperti blockchain, QR code, security ink, dan RFID tag. Hal ini bertujuan untuk menjamin keaslian pupuk dan mencegah praktik pemalsuan. “Tata niaga yang dikelola BUMN kita mesti sangat update terhadap perkembangan teknologi mutakhir zaman ini,” katanya.
“Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada lagi ruang bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan di atas penderitaan petani,” tegas Nevi. Ia berharap seluruh pihak terkait dapat bertindak cepat dan tegas untuk melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional. “Jangan biarkan petani terus menjadi korban,” pungkasnya.
