Sumbar Kini Jadi Daerah Produksi Narkoba, Wagub Vasko Ajak Kepala Daerah Bertindak

oleh -11 Dilihat
Wagub Sumbar Vasko Ruseimy memimpin rapat koordinasi penanggulangan narkoba bersama kepala daerah se-Sumatera Barat.

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini meningkatkan kewaspadaan menyusul pergeseran status wilayah dari jalur perlintasan menjadi daerah produksi narkoba.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, memimpin Rapat Koordinasi Terbatas bersama bupati dan wali kota se-Sumatera Barat di Ruang Rapat Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut secara khusus membahas komitmen serta sinergi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Vasko menegaskan bahwa penanganan narkoba tidak boleh lagi dianggap sebagai tanggung jawab sektoral instansi tertentu saja.

Seluruh kepala daerah wajib terlibat langsung bersama aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan yang terintegrasi.

“Sumatera Barat saat ini bukan lagi hanya menjadi daerah perlintasan atau perantara, tetapi sudah mulai mengarah menjadi daerah produksi,” ujar Vasko dalam rapat tersebut.

Vasko meminta forum koordinasi ini menghasilkan solusi konkret yang dapat segera diimplementasikan di masing-masing wilayah.

“Saya berharap rapat ini tidak berhenti pada pemaparan dan diskusi saja,” tegasnya.

Kepala BNNP Sumatera Barat, Toton Rasyid, memaparkan data proyeksi Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025 yang menunjukkan 85.666 penduduk kelompok usia 15–24 tahun terancam terpapar narkoba.

Toton menyebutkan bahwa saat ini layanan BNN baru tersedia di empat kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

BNNP kini tengah memproses rencana pembentukan layanan serupa di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya.

Tantangan lainnya muncul dari terbatasnya fasilitas rehabilitasi, di mana hanya lima hingga enam dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor yang aktif beroperasi.

BNNP mendorong pemerintah daerah menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap melalui rumah sakit milik pemerintah daerah.

Upaya pencegahan juga akan dilakukan melalui integrasi materi antinarkoba dalam kurikulum pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga SMA dan SMK.

Program Desa Bersinar akan diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian untuk menjangkau lingkungan masyarakat.

BNNP mencatat terdapat 206 kawasan rawan narkoba di Sumatera Barat, dengan sembilan di antaranya masuk dalam kategori bahaya.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memberdayakan generasi muda di kawasan rawan melalui pembinaan keterampilan dan pengembangan peluang usaha yang produktif.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan Kapolda Sumatera Barat, para bupati dan wali kota, serta unsur terkait lainnya untuk memperkuat sinergi hingga ke tingkat nagari.