Gubernur Mahyeldi Dukung Rencana Penerbitan Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan

oleh -7 Dilihat
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menghadiri Sarasehan Nasional terkait rencana penerbitan obligasi daerah di Jakarta.

Jakarta – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mendukung penuh rencana pembentukan regulasi terkait obligasi daerah guna mempercepat pembiayaan pembangunan.

Dukungan tersebut disampaikan Mahyeldi dalam agenda Sarasehan Nasional dan Penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Obligasi Daerah di Gedung Nusantara 4, Kompleks MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Instrumen obligasi daerah dinilai mampu menjadi alternatif pendanaan investasi publik yang efektif bagi pemerintah daerah.

Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pembiayaan konvensional yang selama ini terbatas.

Mahyeldi menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan ruang lebih luas dalam mengelola kapasitas fiskal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.

“Kita menyambut baik rencana pengaturan obligasi daerah ini,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya, payung hukum yang jelas akan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam memperoleh pendanaan investasi secara mandiri.

Ia berpendapat bahwa obligasi daerah berpotensi mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan program prioritas daerah apabila dikelola dengan tata kelola yang baik.

Pemerintah daerah dituntut untuk tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam menerapkan instrumen tersebut.

“Yang terpenting, instrumen ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan terukur,” tegas Mahyeldi.

Ia menekankan bahwa dana yang diperoleh wajib diarahkan pada kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya memanfaatkan sarasehan nasional ini untuk memperluas wawasan mengenai mekanisme pemanfaatan obligasi daerah.

Mahyeldi mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal dalam setiap inovasi pembiayaan yang dikembangkan pemerintah daerah.

Ia berharap pembahasan RUU Obligasi Daerah segera menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumbar, Fauzan Zainon.