Padang – Kapolda Sumatera Barat, Jawari, mendorong penataan serta legalisasi aktivitas pertambangan untuk mengatasi persoalan pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayahnya.
Langkah strategis ini bertujuan menghadirkan kepastian aturan, melindungi kelestarian lingkungan, sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.
Jawari menegaskan bahwa penegakan hukum melalui tindakan kepolisian saja tidak cukup untuk menuntaskan akar permasalahan pertambangan ilegal.
Pernyataan tersebut disampaikan Jawari saat ditemui awak media di Mapolda Sumatera Barat pada Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa dirinya tengah memetakan persoalan pertambangan dari berbagai aspek untuk menentukan strategi penanganan yang paling tepat.
“Saat ini, di kepemimpinan saya di Sumatera Barat, saya sedang memetakan semuanya. Saya lihat dari semua aspek. Untuk saat ini, saya mencari masukan, strategi apa yang paling tepat,” ujar Jawari.
Kapolda juga telah menjalin komunikasi lintas instansi dengan kepala dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup.
Koordinasi ini dilakukan karena aktivitas pertambangan memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan ekonomi rakyat sekaligus risiko kerusakan lingkungan.
Jawari menekankan bahwa kebijakan penanganan PETI harus mempertimbangkan seluruh kepentingan tersebut agar solusi yang dihasilkan bersifat berkelanjutan.
“Kan tidak bisa rekan-rekan, langsung dilarang. Maka itu, dengan kolaborasi bersama seluruh stakeholder, kita berpikir sama-sama untuk memikirkan PETI,” tegasnya.
Gagasan penataan ini diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai wilayah yang boleh dikelola dan kawasan yang wajib dilindungi.
Aktivitas pertambangan yang memenuhi persyaratan nantinya akan diarahkan agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebaliknya, kegiatan tambang yang tidak memiliki izin dan berpotensi merusak lingkungan tidak akan mendapatkan legalitas.
Kolaborasi antarpihak menjadi kunci utama agar tata kelola pertambangan di Sumatera Barat berjalan lebih tertib dan bertanggung jawab.
Langkah komprehensif ini diharapkan menjadi titik awal terciptanya keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan alam, dan kesejahteraan masyarakat.
