Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjamin masyarakat mampu mengakses serta memanfaatkan program ketenagakerjaan secara optimal.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan penegasan tersebut dalam agenda Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Cris menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar upaya memenuhi kewajiban administratif semata.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik,” ujar Cris.
Ia menambahkan bahwa bagian terpenting dari keterbukaan adalah memastikan masyarakat dapat berpartisipasi dan merasakan manfaat langsung dari kebijakan ketenagakerjaan.
Menurut Cris, keterbukaan informasi berfungsi sebagai jembatan komunikasi krusial antara pemerintah dan publik di era modern.
Hak masyarakat untuk memahami program, layanan, serta pelindungan tenaga kerja wajib diimbangi dengan penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses.
Sebagai bukti nyata, ia memaparkan data Pelatihan Vokasi Nasional per 30 Oktober 2026 yang mencatat 265.008 orang pendaftar.
Sebanyak 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan, termasuk 1.257 peserta di antaranya merupakan penyandang disabilitas.
Tingkat penempatan kerja lulusan program tersebut saat ini mencapai 40,12 persen.
Kemnaker juga mencatat sebanyak 87.122 peserta telah ditetapkan dalam Program Pemagangan Nasional atau MagangHub per 26 Oktober 2026.
Data tersebut menunjukkan 81.530 orang di antaranya merupakan peserta aktif yang sedang mengikuti program.
Program ini melibatkan 7.701 penyelenggara dan 31.367 mentor yang tersebar di seluruh Indonesia.
Cris menjelaskan bahwa penguatan tata kelola informasi kini diperluas hingga ke Unit Pelaksana Teknis di berbagai daerah.
Kemnaker melakukan serangkaian pembinaan, bimbingan teknis, visitasi, serta evaluasi internal untuk menyeragamkan standar pelayanan informasi publik.
Instansi tersebut juga terus menindaklanjuti setiap permohonan informasi dan pengaduan masyarakat sebagai komitmen menjaga akuntabilitas.
“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” pungkas Cris.
