Jakarta – Dewan Pengawas DPP Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) mendesak adanya penegakan hukum tegas terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang diduga melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat. Dorongan ini muncul menyusul laporan resmi yang dilayangkan anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal, ke KPPU RI.
Ketua Dewan Pengawas DPP PKPS, Dr. H. Alirman Sori, menilai langkah hukum tersebut merupakan upaya krusial untuk mengakhiri penderitaan petani sawit swadaya. Selama bertahun-tahun, petani dinilai menjadi korban ketidakadilan akibat harga beli yang rendah dan potongan timbangan yang tidak wajar.
“Kami menghormati proses hukum di KPPU. Jika terbukti ada kartel atau monopoli yang merugikan petani, maka sanksi tegas harus diberikan sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Alirman Sori.
Menurutnya, persoalan tata niaga sawit di Pesisir Selatan sudah menyentuh aspek keadilan ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat daerah. Oleh karena itu, transparansi dalam penetapan harga hingga mekanisme sortasi menjadi syarat mutlak untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.
Alirman menegaskan, pihak organisasi akan terus mengawal perjuangan hak-hak petani. PKPS berkomitmen mendorong terciptanya tata niaga yang lebih terbuka demi kesejahteraan pekebun swadaya.
“Sudah saatnya petani sawit Pesisir Selatan memperoleh perlakuan adil. Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum yang profesional demi menjamin hak-hak petani atas standar harga dan potongan timbangan yang objektif,” pungkasnya.
